Home » Fokus Kesehatan, Forum Madani Gelar Audiensi ke DPRD

Fokus Kesehatan, Forum Madani Gelar Audiensi ke DPRD

by Manjie

WONOSOBO – Forum Madani Wonosobo menggelar audiensi dengan Komisi D DPRD Wonosobo bidang kesehatan dan kesra. Selain jajaran pimpinan dan anggota Komisi D, audiensi juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PMD dan BPPKAD, Kamis (01/07).

Ketua FC Forum Madani, Sarwanto Priadhi mengatakan cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC) Kabupaten Wonosobo semakin sulit terealisasi. Hal ini disebabkan sebanyak 14 ribu kepesertaan BPJS warga Wonosobo yang dicover provinsi telah dinonaktifkan. Disisi lain sebanyak 57 ribu data BPJS PBI juga akan dikurangi seiring perubahan biaya premi.

“Sebanyak 14 ribu BPJS PBI yang dibayar oleh provinsi telah dihentikan, sementara PBI yang di cover kabupaten sebelumnya 57 ribu orang, sekarang hanya mampu tercover 31 ribu saja, padahal total data orang miskin yang harus mendapatkan BPJS PBI mestinya 85 ribu, dengan estimasi anggaran Rp.39 miliar, “ ungkap Sarwanto.

Perlu Transparansi

Menurutnya, untuk mengatasi UHC, dinas terkait harus memiliki niat yang kuat untuk memperbaiki diri terkait dengan pelayanan kesehatan. Apalagi sudah menjadi komitmen bupati dan ketua DPRD bahwa Wonosobo harus memperbaiki pelayanan publik yang belum baik.

Baca juga :  Begini Cara Cek dan Download Sertifikat Vaksin Covid-19

“Untuk persoalan itu harus dibuka, sebab saat pemberian dilakukan melalui upacara, sebaliknya jika ada penonaktifan BPJS juga sampaikan kepada masyarakat disertai alasan yang jelas,” katanya.

Dijelaskan penonaktifan kepesertaan BPJS merupakan situasi yang darurat, apalagi jumlahnya mencapai ribuan yang tidak tercover. Akan semakin bermasalah jika yang dinonaktifkan warga miskin.

“Kesehatan saat ini menjadi hukum tertinggi. OPD harus berpikir keras, sebab data tidak bisa berubah dengan cepat . Saat ini minimal sudah ada proyeksi dan asumsi sehingga DPRD juga bisa memperkirakan anggaran yang dibutuhkan,” bebernya.

Sementara itu, berkaitan dengan kualitas pelayanan, meski puskesmas sudah terakreditasi, tapi belum dibarengi dengan kinerja dan paradigma melayani. Menurutnya masyarakat sebagai pemegang kuasa tertinggi harus dilayani. Akses masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama, dan pelayanan prima diwujudkan bukan pelayanan apa adanya.

Baca juga :  Cermati 6 Tanda Kamu Butuh Psikiater

“Kualitas pelayanan publik sebagai paradigma harus dipegang kuat, sebab itu menjadi hakitanya. Sedangkan senyum salam sapa itu merupakan perwujudan teknis saja, meski yang paling penting sejatinya upaya promotif,” katanya.

Perlu Ajakan Hidup Sehat Secara Masif

Sarwanto membeberkan jika memang Pemkab memang serius menangani masalah kesehatan, yang utama bukan soal teknis pelayanan. Dia justru memberi masukan agar promosi atau sosialisasi hidup sehat harus lebih di tingkatkan.

“Saya tidak lagi melihat soialisasi ajakan hidup sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ini harusnya yang terus ditekankan. Dan yang jelas harus dilakukan secara masif,” ujarnya.

Pihaknya berharap, upaya forum Madani Wonosobo menggelar pengawasan kesehatan dengan titik fokus di tiga kecamatan meliputi, Kecamatan Wonosobo, Garung dan Kaliwiro, mendapatkan dukungan dari pihak OPD terkait dan juga anggota DPRD Wonosobo

Baca juga :  RSUD Setjonegoro Masih Mampu Tangani Pasien

“Kami mohon dukungan, Forum Madani Wonosobo akan menyelenggarakan pengawasan di tiga Kecamatan, Wonosobo, Garung dan Kaliwiro. Jika nanti hasilnya bagus akan kita replikasi. Kita perbaiki layanan kesehatan, ada kerjasama baik. Persoalan di Wonosobo perlu diselesaikan satu demi satu,” ucapnya.

Sementara itu, sekretaris Komisi D DPRD Bidang Kesehatan Dan Kesra, Mugi Sugeng mengatakan bahwa munculnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik di bidang kesehatan akan menjadi penyeimbang.

“Forum Madani Wonosobo sebagai komunitas masyarakat memiliki posisi dan peran penting. Sebagai penyeimbang untuk ikut mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik,” kata Mugi.

Menurutnya, komisi D telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terciptanya pelayanan publik dengan melakukan monitoring ke sejumlah puskesmas dan juga rumah sakit terkait masalah kesehatan.

“Kita akui masih banyak kekurangan di sana sini, dan itu bisa diperbaiki secara bertahap. Yang penting semua memegang komitmen yang kuat,” pungkasnya. (manjie/e1)

You may also like

Leave a Comment