Wonosobo, satumenitnews.com – Produk olahan labu warga Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, kini menjadi senjata ekonomi baru untuk meraup untung dari wisatawan yang melintas. Ribuan labu siam yang melimpah di kawasan lereng gunung ini tak lagi hanya dijual mentah, melainkan diproses secara modern menjadi selai, moon cake, bakpia, hingga kreasi rice pumpkin.
Manuver pergerakan ekonomi ini diambil agar masyarakat setempat tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya lalu lintas Kawasan Wisata Jalan Lingkar Sumbing (Jalisu). Selain merombak sektor boga, sejumlah warga juga mulai meracik kopi lokal, seduhan teh bercita rasa, hingga memproduksi kimchi setelah digembleng lewat pelatihan barista dan kuliner.
Agresivitas warga desa ini merupakan respons faktual terhadap tingginya beban kemiskinan yang membelenggu wilayah tersebut. Berdasarkan catatan statistik, Kabupaten Wonosobo masih tertahan di peringkat 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terkait indikator kemiskinan ekstrem daerah.
Kehadiran akses aspal mulus di Jalisu terbukti membuka celah baru bagi perputaran uang dan distribusi logistik pertanian. Sebagian warga sebelumnya telah merelakan dan menghibahkan tanah pribadi mereka demi terbangunnya jalan ini, sehingga mereka memiliki hak penuh untuk menikmati aliran rupiah dari para pendatang.
Standarisasi Olahan Labu Warga Butuh Kidul Hingga Kantongi Izin
Untuk memastikan produk rumahan ini laku keras di pasaran ritel dan pusat oleh-oleh, standardisasi UMKM desa masuk dalam pantauan ketat. Seluruh produk buatan warga diwajibkan melewati perbaikan kualitas kemasan, uji kelayakan, hingga target mengantongi izin edar serta sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Bantuan logistik dan permodalan juga langsung diturunkan ke titik-titik produksi di desa ini untuk mempercepat roda usaha kelompok. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menerima suntikan dana Rp20 juta, diiringi distribusi 205 paket bahan pangan, serta pasokan bibit lele untuk memperkuat ketahanan pangan warga lokal.
Intervensi lapangan di wilayah ini juga menyentuh aspek kesehatan dan pendidikan dasar anak sebagai fondasi ekonomi jangka panjang. Penduduk mendapatkan fasilitas Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), bantuan literasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga kucuran dana tunai bagi perempuan lanjut usia yang masuk kategori rentan.
Bergeser pada kebijakan birokrasi, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menginstruksikan bahwa pembentukan Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (KAPULAGA) ini tidak boleh berhenti usai acara pembukaan. Ia menuntut adanya pendampingan akses permodalan berkelanjutan agar produk desa benar-benar terserap di pasar luar daerah.
“Jadi pelatihan ini jangan berhenti pada bisa membuat produk. Kami ingin sampai pada pendampingan, akses permodalan, dan pemasaran, sehingga keterampilan yang diberikan benar-benar bisa menjadi sumber penghasilan,” ungkap Nawal.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo, Dyah Afif Nurhidayat, menekankan bahwa warga Butuh Kidul harus bertindak proaktif merespons putaran uang di kawasan wisata ini. Integrasi UMKM dengan gerakan lokal Rabu Pon harus segera dipacu agar infrastruktur pariwisata memberikan dampak finansial langsung ke kantong warga.
“Jangan sampai wisata berkembang, tetapi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Justru masyarakat Desa Butuh Kidul harus kita persiapkan agar mampu menangkap peluang dari perkembangan kawasan Jalisu,” tegasnya.
Menanggapi fenomena menjamurnya warung dan kafe di jalur tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen turut menyoroti komunitas kopi lokal yang menurutnya belum tergarap maksimal. Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat memastikan strategi penekanan angka kemiskinan di wilayahnya kini bergeser penuh pada kemandirian finansial dan pembekalan kemampuan dagang, alih-alih sekadar menunggu kucuran dana sosial.
