Petani Kalikajar, Harga Pupuk Non-Subsidi, Rantai Pasok Pangan, BUMD Wonosobo, Inflasi Daerah
Home » Petani Terdampak Lonjakan Harga Pupuk Non-Subsidi di Wonosobo

Petani Terdampak Lonjakan Harga Pupuk Non-Subsidi di Wonosobo

by Malindra Anji
Listen to this article

Wonosobo, satumenitnews.com – Ratusan petani hortikultura di wilayah lereng pegunungan menanggung beban berat akibat lonjakan biaya produksi yang mengancam stabilitas harga pangan di Kabupaten Wonosobo. Kenaikan drastis harga pupuk non-subsidi sejak awal tahun lalu hingga September 2026 langsung memukul margin keuntungan produsen lokal.

Kondisi lapangan ini diperparah oleh penyusutan tajam anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan daerah. Dana perbaikan jalan anjlok dari Rp188,8 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp63,4 miliar tahun ini, memicu pembengkakan ongkos logistik saat hasil panen diangkut menuju sentra perdagangan.

Beban biaya tanam yang harus ditanggung petani melonjak ekstrem. Data mencatat harga pupuk jenis NPK Plus naik 61,9 persen di pasaran. Kenaikan lebih tajam mengacu pada pupuk Nitrea yang meroket hingga 97,4 persen, disusul ketersediaan ZA yang harganya naik 68,9 persen.

Lonjakan modal tanam ini menghantam kawasan penyangga utama komoditas daerah. Sentra produksi hortikultura seperti Kecamatan Garung, Mojotengah, dan Kertek merasakan dampak terberat. Hal serupa terjadi di Kecamatan Kalikajar yang selama ini mendominasi 97 persen pasokan bawang lokal.

Baca juga :  Petani Slukatan Bagikan Kopi Gratis Tarik Wisatawan Wonosobo

Merespons tekanan biaya input tersebut, pergerakan komoditas mulai dipotong dari hulu. Petani lokal kini dihubungkan langsung dengan pembeli partai besar antar-daerah untuk memutus rantai tengkulak yang panjang. Kelompok Tani Cabai Champion Ngudi Lestari di Desa Butuh, Kalikajar, menjadi salah satu percontohan jalur distribusi langsung.

Strategi Potong Rantai Pasok Demi Harga Pangan di Kabupaten Wonosobo

Kelompok tani tersebut baru saja menyepakati kontrak pasokan rutin dengan jaringan koperasi di Kabupaten Magelang. Jalur distribusi komoditas cabai ini kini ditopang oleh tambahan armada operasional angkut yang langsung diterjunkan ke ladang guna memangkas ongkos sewa harian.

Langkah serupa mulai diperluas untuk komoditas beras, minyak goreng, dan telur. Pedagang di Pasar Induk Wonosobo kini terkoneksi secara transparan dengan pemasok dari Semarang, Sukoharjo, hingga Klaten. Kios khusus JTAB juga diaktifkan di tengah pasar sebagai simpul pasokan sekaligus radar pemantau harga riil.

Baca juga :  Sedekah Sayur Wonosobo: Petani Garung Bagikan 1.500 Paket di Tengah Isu Pangan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini diinstruksikan menjadi pembeli utama hasil panen petani lokal. Skema ini menjamin kepastian pasar bagi produsen desa sekaligus mencegah manipulasi harga oleh pihak ketiga. Untuk menguatkan penetrasi produk, platform digital Lokalaku resmi dirilis sebagai ruang pertemuan langsung antara produsen daerah dan konsumen luas.

Fokus pembenahan teknis juga menyasar perbaikan jaringan irigasi seluas 21.050 hektare. Kelancaran suplai air ini mutlak dibutuhkan guna menjaga siklus panen padi di sentra produksi Selomerto, Wadaslintang, Kertek, Kaliwiro, dan Kalikajar yang memasok 66 persen kebutuhan beras.

Langkah agresif memangkas biaya pasok mendesak dilakukan demi menjaga tren perbaikan ekonomi warga. Angka kemiskinan tercatat turun ke 13,34 persen, dan pengangguran terbuka menyusut hingga 3,99 persen, menuntut pengamanan daya beli secara ketat.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menekankan bahwa ekosistem rantai pasok harus segera dibenahi dengan membuka data riil produksi dan stok pasar tanpa ditutupi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Baca juga :  Wonosobo Antisipasi Lonjakan, Cabai dan Wortel Jadi Sorotan Jelang Nataru 2025

“Yang ingin kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” ujar Afif.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, menegaskan bahwa wilayah pegunungan ini memegang kendali krusial atas jaringan logistik provinsi, sehingga menuntut penerapan langkah konkret di lapangan.

“Pengendalian inflasi bukan semata-mata menjaga angka tetap rendah, tetapi memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memberikan insentif yang sehat bagi petani,” kata Noor.

Sementara itu, Kepala BPS Wonosobo Aluisius Abrianta mengingatkan bahwa gejolak iklim dan tren kenaikan biaya produksi masih membayangi. Ia merekomendasikan percepatan digitalisasi rantai pasok dan pemanfaatan pupuk organik lokal sebagai jalan keluar strategis bagi kelangsungan sektor pertanian daerah.

You may also like

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy