Wonosobo, satumenitnews.com – Sekolah partisipasi kembali digalakkan demi percepatan layanan kesehatan di tingkat desa.
Layanan kesehatan menjadi perhatian serius Pemerintah, selain dengan adanya covid-19 faktor kemiskinan juga menjadi pemicu kerentanan kesehatan di tingkat masyarakat.
Sekolah partisipasi sendiri ditujukan kepada kalangan anak muda, perempuan dan penyandang disabilitas seperti yang di katakan oleh Perwakilan USAID Madani, Sarwanto Priyadi pada Kamis (6/10/2022) di Pendopo Wakil Bupati.
Selain itu, menurut Sarwanto dalam percepatan layanan Puskesmas yang memiliki standar khusus seharusnya tak ada diskriminasi bagi kalangan disabilitas.
Program Sekolah Partisipasi tersebut dirintis oleh Kita Institute berkolaborasi dengan Forum Madani. Program tersebut sudah melakukan pendampingan percepatan layanan di tingkat desa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Apalagi program sekolah partisipasi tersebut selaras dengan visi dan misi Afif-Albar dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan Pemkab Wonosobo dan sekolah partisipasi dapat saling berkolaborasi demi kualitas layanan kesehatan khususnya pada tingkat desa.
Secara garis besar, program sekolah partisipasi menjadi salah satu wujud kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat guna meningkatkan proses demokrasi yang menyasar pada kualitas pelayanna publik.
Namun di Wonosobo, program sekolah partisipasi tersebut lebih menyasar pada sektor kesehatan yakni kualitas pelayanan bagi masyarakat.
“Untuk memajukan layanan kesehatan di Wonosobo, pihaknya akan memberikan pelatihan khusus bagi petugas puskesmas, salahsatunya terkait bahasa isyarat kesehatan,” terang Sarwanto.
Senada dengan sekolah partisipasi, Wakil Bupati Wonosbo Muhammad Albar menyampaikan pentingnya demokrasi untuk mewujudkan capaian pembangunan dan berkeadilan.
“Kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan harus diciptakan seluas-luasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Seluruh elemen masyarakat dapat terlibat, mengakses, dan terpenuhi kebutuhannya,” tegas Albar.
Menurutnya, penerapan bottom-up planning dalam proses pembangunan desa patut dilakukan. Hal ini, guna mengakomodir kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat terlibat dan berperan secara aktif dalam forum musyawarah, menyampaikan aspirasinya secara demokratis.
“Saya harap, seluruh peserta Sekolah Partisipasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu mengimplementasikannya dalam proses pembangunan di desa masing-masing, juga mampu berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa,” harapnya.
Selain itu, guna memastikan proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan demokratis sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran, perlunya melibatkan unsur masyarakat.
Program sekolah partisipasi sendiri diikuti sebanyak 30 peserta yang bakal ditargetkan ke tiga Kecamatan yakni Kaliwiro, Wonosobo dan Garung.
