Semarang, satumenitnews.com – Pemerintah akhirnya menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022.
Keputusan ini diklaim sebagai opsi terakhir yang diambil pemerintah karena subsidi terus membengkak, namun tidak tepat sasaran.
Keputusan menaikkan harga BBM saat ini menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah Kholik Idris, SE, SH. MSi dipandang tidak tepat dan melukai hati rakyat.
Apalagi ditengah pemulihan ekonomi yang masih tertatih akibat pandemi Covid-19 yang berdampak luas luar biasa, khususnya bagi jatuhnya derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup rakyat.
“Kenaikan BBM itu juga secara otomatis berdampak sangat luas, terutama dengan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok secara tak terkendali. sehingga keputusan ini berpotensi memunculkan orang miskin baru yang jumlahnya cukup besar,” ujarnya.
Lanjutnya, keputusan Pemerintah menaikkan BBM ini juga tidak menunjukan kuatnya empati dan sensitifitas publik, karena terlihat tidak mendengar dan memperhatikan aspirasi publik yang sebelumnya gegap gempita menolak rencana kenaikan BBM.
“Menaikkan harga saat ini juga dianggap sebagai keputusan ironis, disaat harga minyak dunia turun, tetapi Pemerintah justru menaikkan harga BBM dalam negeri,” kata Kholik.
Menurutnya, ajakan kepada masyarakat agar berhemat juga kontras dengan sikap pemerintah yang terus jor-joran dalam menggelontorkan anggaran yang sangat besar demi terealisasinya proyek-proyek pencitraan.
“Kebiasaan para pejabat dan aparat pemerintah juga tidak mencerminkan gaya hidup yang simpatik dari nilai keteladanan atau jauh dari kebiasaan hidup mayoritas rakyat yang masih kekurangan, serba sangat terbatas dan penuh kesederhanaan,” sambungnya.
Karenanya, menaikkan harga BBM saat ini bukan menjadi solusi tepat dan terbaik bagi kehidupan mayoritas rakyat.
“Keputusan menaikkan harga BBM sekarang justru membuat beban hidup makin berat, mayoritas rakyat makin menderita, rakyat hanya bisa menjerit dan merasa terus terhimpit karena makin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,” tegas Kholik Idris, yang juga Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah