Wonosobo, Satumenitnews.com – Desa Sikunang, yang berada di ketinggian 2.088 meter di atas permukaan laut (MDPL) di kawasan Dieng, menjadi pusat perhatian dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo. Pada 14 Februari 2025, tim dari Sekretariat Wakil Presiden RI mengunjungi desa ini untuk melihat langsung implementasi program Desa Sehat yang digagas oleh KITA Institute dan YAPPIKA-ActionAid.
Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi tim program Desa Sehat untuk menyerahkan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Direktur Eksekutif KITA Institute, Eka Munfarida Irfiani, menegaskan pentingnya replikasi program ini ke daerah lain.
“Kami berharap program ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Salah satu inovasi yang sukses adalah kelas ibu hamil yang melibatkan suami. Program ini telah direplikasi oleh Dinas Kesehatan di lima puskesmas di Wonosobo,” kata Eka.
Setwapres Apresiasi Inovasi Desa Sikunang
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Dr. Dadan Wildan, M. Hum, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memahami secara langsung realitas di lapangan.
“Kami ingin melihat bagaimana implementasi program penurunan stunting secara nyata dan merumuskan kebijakan yang lebih baik. Target kami pada 2045, angka stunting di Indonesia harus turun di bawah 10 persen,” ujar Dadan.
Saat meninjau kelas ibu hamil dan kebun gizi, Dadan mengaku terkesan dengan inovasi yang melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS).
“Kelas ibu hamil dengan melibatkan suami adalah terobosan penting. Dukungan pasangan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan 1.000 hari pertama kehidupan anak. Adanya kebun gizi juga sangat bermanfaat. Dua program ini bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.
Masih Ada Tantangan dalam Pencegahan Stunting
Meskipun ada banyak capaian positif, Koordinator Program Desa Sehat YAPPIKA-ActionAid, Hardiyanto, mengungkapkan bahwa masih ada tantangan di tahun 2025. Salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan anggaran kesehatan.
“Pemerintah tidak boleh mengorbankan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan, terutama di tingkat pertama. Anggaran untuk pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan posyandu harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” tegas Hardiyanto.
Selain itu, ia menyoroti perlunya perluasan jaminan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga miskin, intervensi berbasis komunitas dengan pemerintah desa sebagai sektor utama, serta promosi kesehatan KIA yang lebih komprehensif di tingkat puskesmas dan desa.
Program Desa Sehat: Strategi dan Dampak Nyata
Program Desa Sehat yang dijalankan sejak 2018 ini bertujuan meningkatkan akses dan layanan kesehatan ibu, anak, dan remaja. YAPPIKA-ActionAid telah mengimplementasikan program ini di empat kabupaten, yaitu Jember, Malang, Wonosobo, dan Garut, dengan total 32 desa sebagai penerima manfaat.
Di Wonosobo, program ini dijalankan di empat desa, yakni Sikunang, Campursari, Lamuk, dan Purwojiwo. Sejumlah pencapaian telah dicatat, antara lain:
- 90% ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin.
- 28 dari 40 kader posyandu lolos uji kompetensi.
- 93 ibu hamil dan 821 keluarga balita mendapatkan edukasi kesehatan.
- 37% peserta kelas ibu hamil bersama suami mengalami peningkatan pengetahuan tentang persalinan.
- Skrining kesehatan terhadap 192 remaja menunjukkan 55% mengalami kekurangan energi kronis (KEK).
Di bidang kebijakan dan advokasi anggaran, program ini telah mendorong desa-desa dampingan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi edukasi dan kampanye kesehatan ibu dan anak. Bahkan, Dinas Kesehatan Wonosobo telah mendukung replikasi kelas ibu hamil dengan pasangan ke lebih banyak desa.
Dukungan Pemerintah dan Harapan ke Depan
Pada akhir kunjungan, Prof. Dadan Wildan menerima rekomendasi kebijakan yang diberikan KITA Institute dan YAPPIKA-ActionAid.
“Kami mengapresiasi keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ke depan, kami ingin berdiskusi lebih lanjut untuk merancang kebijakan yang lebih efektif,” tutup Dadan.
Kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat strategi nasional penurunan stunting, dengan harapan program serupa bisa diterapkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
