Wonosobo, satumenitnews.com – Maraknya pedagang baru di seputar Alun-alun Wonosobo menambah panjang deretan sejarah penertiban terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alun-alun.
Peraturan ini melarang aktivitas seperti berjualan, olahraga atau permainan otomotif, olahraga berkuda, sirkus, kampanye partai politik, demonstrasi, permainan hiburan anak seperti bianglala, ketangkasan sepeda motor, pasar malam, hingga penyembelihan hewan kurban.
Eko Efendi, Ketua Paguyuban Kuliner Alun-Alun (Pakulinan) Wonosobo, menduga maraknya pedagang baru di Alun-alun Wonosobo kemungkinan terkait dengan pilkada.
“Hubungannya dengan citra baik bupati. Di satu sisi, Pak Afif sebagai bupati yang dekat dengan masyarakat, terutama wong cilik. Namun di sisi lain, orang akan menilai dia bukan orang yang komitmen terhadap aturan. Intinya bupati bisa dikondisikan apapun aturannya,” kata Eko.
Selain merugikan nama baik bupati, hal tersebut juga merugikan komunitas Pakulinan.
“Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alun-alun masih berlaku. Jangan lupakan bagaimana kami mengawali dan berusaha tertib aturan, hingga akhirnya terlunta-lunta dan direlokasi di sini,” tambah Eko.
Pakulinan yang direlokasi di Komplek Taman Ainun Habibie perlahan mulai membaik.
“Pembeli sudah mulai berkumpul di sini. Memang belum sepenuhnya layak, apalagi untuk wisatawan. Tempatnya bertahap kami benahi agar layak untuk wisatawan juga. Namun bila maraknya pedagang baru di seputar Alun-alun dibiarkan, pasti sangat berpengaruh bagi kami,” jelasnya.
Beberapa pedagang di Pakulinan sudah mulai merasa gerah karena beberapa waktu terakhir dagangan mereka kurang laku, memicu perasaan negatif di kalangan Pakulinan.
“Kami merasa sedang diprovokasi. Ini tidak baik karena seperti akan dipecah belah kembali solidaritas di Pakulinan,” ucap Eko.**
