Yogyakarta, satumenitnews.com – Kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden memicu beragam tanggapan. Di tengah seruan menjaga kondusivitas umum, GPM Yogyakarta mengambil sikap berbeda.
Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) ini justru mengajak publik mengevaluasi praktik politik dinasti. Ketua DPC GPM Kota Yogyakarta, Jarot Kurniadi, memberikan pandangan kritisnya.
Ia menilai masa depan pemuda tidak bergantung pada keberadaan Gibran dalam lingkaran pemerintahan. Momentum ini justru menjadi angin segar bagi kelangsungan demokrasi bangsa.
Buka Ruang Kepemimpinan Adil
Mundurnya Gibran menjadi kesempatan emas untuk membuka ruang kepemimpinan nasional yang adil.
“Jangan membangun anggapan seolah anak muda kehilangan harapan,” tegas Jarot Kurniadi.
Indonesia memiliki jutaan pemuda berprestasi yang sangat mampu memimpin tata negara. Mereka siap memimpin tanpa harus berstatus sebagai anak presiden atau keluarga penguasa.
Menurut Jarot, Indonesia memiliki banyak pemuda dengan integritas dan segudang pengalaman mumpuni. Namun, sistem politik saat ini belum sepenuhnya memberikan peluang yang setara.
Ia mengingatkan publik agar mencermati makna esensi dari regenerasi kepemimpinan. Regenerasi jangan disamakan dengan pewarisan kekuasaan dalam lingkaran dinasti politik keluarga.
Tolak Praktik Warisan Kekuasaan
“Regenerasi bukan sekadar mengganti pemimpin tua dengan tokoh yang lebih muda,” ujar Jarot.
Jika kekuasaan hanya berputar pada keluarga yang sama, rakyat pasti sangat merugi. Anak petani, buruh, dan rakyat biasa akan terus kehilangan kesempatan berkuasa.
Jarot juga menyoroti manuver perjalanan politik Gibran sejak awal menjabat. Proses pencalonannya pada Pilpres 2024 meninggalkan pertanyaan serius mengenai etika politik.
Kepercayaan publik terhadap kemurnian lembaga demokrasi pun sangat dipertaruhkan. Persoalan ini bukan murni menyangkut profil Gibran sebagai seorang individu.
Sistem perpolitikan nasional terbukti melegalkan keuntungan elektoral akibat hubungan kekeluargaan.
Demokrasi Milik Seluruh Rakyat
“Demokrasi bukan milik segelintir keluarga penguasa. Jabatan publik juga bukan warisan jalur darah,” tegurnya keras.
Seluruh rakyat berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk menjadi seorang pemimpin. Politik harus membuka jalan lapang bagi rakyat kecil untuk turut maju.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi akan hancur dan kehilangan makna luhurnya. Kehancuran ini terjadi ketika kekuasaan pejabat semakin menjauhi kebutuhan riil masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengkritik keras pandangan para pemuja figur tertentu. Masyarakat dilarang menggantungkan masa depan pemuda kepada satu tokoh politik semata.
“Harapan generasi muda bangsa ini sejatinya bukanlah sosok Gibran,” tegasnya.
Pemuda mendambakan pendidikan terjangkau, pekerjaan layak, dan kesempatan berusaha mandiri. Mereka butuh sistem politik adil yang tidak membedakan anak pejabat dan rakyat.
Kritik Tajam Perbaiki Sistem
Jarot turut merespons seruan kondusivitas di tengah eskalasi perpolitikan nasional. Ia menolak keras dalih stabilitas keamanan demi membatasi ruang kritik masyarakat.
Demokrasi mutlak membutuhkan tingginya tingkat partisipasi dan pengawasan dari pihak publik.
“Jangan memakai alasan kondusivitas untuk membungkam kritik. Rakyat selalu berhak menilai kinerja kekuasaan,” serunya.
Kritik tajam terhadap politik dinasti bukanlah ancaman, melainkan upaya perbaikan demokrasi. Jarot mendesak partai politik segera membenahi sistem kaderisasinya secara serius dan transparan.
Partai wajib memberikan kesempatan luas kepada para kader berprestasi dan pro-rakyat. Langkah ini penting untuk membangun kembali kepercayaan pemuda terhadap iklim politik.
“Gibran boleh mundur, tetapi demokrasi Indonesia harus terus maju,” pesannya mantap.
Negara sama sekali tidak membutuhkan sosok pewaris kekuasaan. Indonesia butuh pemimpin tangguh yang lahir dari perjuangan dan kepercayaan rakyat.
