Pemkab Wonosobo
Home » Evaluasi Pemkab Wonosobo Guna Maksimalkan Capaian Kinerja

Evaluasi Pemkab Wonosobo Guna Maksimalkan Capaian Kinerja

by Tri Laksono Adi Prabowo

WONOSOBO, [SATUMENITNEWS.COM] – Pemkab Wonosobo terus mendorong proses evaluasi guna makimalkan capaian target kerja yang lebih bertanggung jawab.

Adapun evaluasi kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam penyusunan LPPD berbasis Indikator Kinerja Kunci (IKK), Makro, IKK Output, serta IKK outcome.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat berujar kegiatan evaluasi kinerja dan peningkatan kapastas daerah bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya.

“Melalui kegiatan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah, saya harap dapat menjadi upaya bersama untuk terus berkomitmen dan konsisten melaksanakan kewajiban serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan masyarakat,” ucap Bupati Pada Rabu (30/11) bertempat di Hotel Dafam Wonosobo.

Baca juga :  Pemkab Wonosobo Tinjau Proses Pembangunan TA 2022

Afif menilai capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memainkan peran penting sebagai barometer keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance dan clean government.

“Semoga akan tercipta forum diskusi dan komunikasi yang efektif serta timbal-balik antar kabupaten maupun dengan Kementerian Dalam Negeri Repulik Indonesia,” ucap bupati.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Deddy Winarwan menyampaikan setidaknya ada dua faktor penting guna keberhasilan penyusunan pelaporan kinerja derah yakni dukungan kebijakan dari kepala daerah dan dukungan anggaran.

“Semua program dan kegiatan sulit direalisasikan jika anggarannya terbatas, maka dibutuhkan kepiawaian Kepala Daerah yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesehatan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah,” tegas Deddy.

Baca juga :  Pemkab Wonosobo Berikan Layanan Sosial untuk Urai Kemiskinan

Menurut Deddy saat ini saja masih banyak pemerintah daerah yag belum menaruh atensi terhadap enam urusan wajib pelayanan dasar minimal dalam mendukung mutu pelayanan publik.

Menurut Deddy idealnya proporsi anggaran yakni 10% untuk bidang kesehatan, 20% untuk pendidikan, 1% untuk APIP, dan selebihnya untuk urusan yang dinilai penting. ***

You may also like

Leave a Comment