Jakarta, satumenitnews.com – Penjualan tiket MotoGP masih rendah, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat diwajibkan beli tiket.
Tak hanya ASN Pemprov NTB, ASN Kabupaten/Kota se-NTB, Polda NTB, Danrem, Danlanal, Danlanud NTB, Intansi vertikal yang ada di daerah, BUMN dan Perbankan, Asosiasi profesi, Guru dan pelajar melalui Kemendikbud, ustaz dan santri melalui Kemenag juga ikut wajib membeli tiket.
Dalam konferensi pers, Selasa (1/3)Â Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi mengatakan kebijakan itu diambil karena penjualan tiket MotoGP seri Mandalika masih rendah.
“Salah satu faktor rendahnya penjualan tiket adalah adanya khawatir soal kebijakan tentang kesehatan, Jadi kami wajibkan Seluruh ASN di jajaran Peprov untuk membeli tiket MotoGP,” terangnya.
Keputusan mewajibkan pembelien tiket itu bukan tanpa alasan yang kuat, ini juga tak lepas dari arahan Presiden Jokowi tertanggal 27 Februari lalu.
Dari catatan Gita diketahui tiket MotoGP baru terjual 21.530 dari 60 ribu tiket yang tersedia.
“Dengan diwajibkan pembelian tiket untuk ASN di NTB perkiraan kami tiket akan terjual sekitar 35 ribu tiket,” kata Gita.
Pernyataan dan penjelasan Gita ini diperkuat juga oleh Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam konferensi pers dihari yang sama.
Sandi mengatakan kebijakan yang diterapkan Pemprov NTB merupakan arahan langsung dari Presiden.
“Pertama-tama keputusan ini adalah keputusan Presiden pada saat Ratas 27 Februari yang didasarkan masukan dari ahli teruama melihat dari data penanganan pandemi. Di bidang kesehatan. Untuk pemdanya sendiri ini tentunya bagian daripada keputusan bersama kita untuk sukseskan MotoGP ini,” kata Sandi.
Dari kacamata Sandi meski jatah penonton dikurang dari 100 ribu menjadi 60 ribu tidak akan berpengaruh banyak terhadap kunjungan wisata, justru menurutnya nantinya wisatawan nusantara yang ada akan menjadi penggerak suksesnya MotoGP di Mandalika. (E1)
