Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi meluncurkan Program Layanan Sertifikasi Keandalan Bangunan Pesantren atau YASSIN pada Apel Luar Biasa Hari Bhakti PU ke-80 di Halaman Kantor DPUPR Wonosobo, Rabu (3/12/2025). Program ini menjadi langkah baru Pemkab dalam memastikan bangunan pondok pesantren benar-benar aman, layak, dan memenuhi standar teknis bagi para santri.
Peluncuran YASSIN berlangsung di tengah peringatan Hari Bhakti PU yang tahun ini kembali menekankan pentingnya infrastruktur berkeadilan dan berorientasi keselamatan publik. Di hadapan peserta apel, jajaran organisasi perangkat daerah, serta perwakilan lembaga pendidikan keagamaan, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan bahwa keamanan bangunan pesantren tidak boleh lagi dianggap sekadar formalitas.
Sertifikasi Keandalan, Santri Harus Hidup di Bangunan yang Aman
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, didampingi Wakil Bupati Amir Husein, menyampaikan bahwa momen Hari Bhakti PU menjadi saat yang tepat untuk menguatkan komitmen pelayanan infrastruktur. Menurutnya, PUPR bukan hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga menyangkut ruang hidup dan ruang belajar yang aman bagi masyarakat, termasuk santri.
“Program sertifikasi ini merupakan bagian dari langkah antisipasi dan mitigasi agar para santri dapat belajar dan tinggal di lingkungan yang aman, sesuai standar keandalan bangunan,” ujar Afif dalam amanatnya.
Ia menjelaskan, YASSIN dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan kemudian mengesahkan keandalan bangunan pesantren di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak dibiarkan menghadapi risiko konstruksi yang bisa mengancam keselamatan santri.
Afif menekankan, kepedulian terhadap keselamatan bangunan pesantren masuk langsung ke dalam prioritas pembangunan daerah. Penguatan infrastruktur layanan dasar, terutama yang bersentuhan dengan pendidikan, dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Wonosobo.
Kolaborasi DPUPR, Kemenag, UNSIQ, dan Forum Pesantren
Program YASSIN tidak berdiri sendiri. Pemkab Wonosobo mengembangkan layanan sertifikasi ini melalui kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Forum Komunikasi Pondok Pesantren, UNSIQ, dan Kantor Kementerian Agama.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah memastikan adanya:
– Fasilitasi teknis bagi pengelola pesantren terkait standar keandalan bangunan.
– Pendampingan dalam proses penilaian dan perbaikan aspek konstruksi.
– Edukasi berkelanjutan agar pengelola memahami risiko dan standar keselamatan.
Dengan model ini, DPUPR tidak hanya turun sebagai “pengawas”, tetapi juga sebagai mitra teknis yang membagi pengalaman lapangan kepada pesantren. UNSIQ dilibatkan sebagai mitra akademik dan relawan yang memperkuat sisi kajian teknis serta transfer knowledge, sementara Kementerian Agama dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren berperan membuka akses ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di akar rumput.
Afif menyebut, pola kolaborasi ini dipilih agar kebijakan tidak berhenti di seremoni peluncuran saja. Tanpa dukungan lintas lembaga, sertifikasi keandalan bangunan dikhawatirkan hanya menjadi dokumen administratif, bukan praktik nyata pengurangan risiko.
Satu Bangunan Pesantren Dinyatakan Tak Layak
Di sela peringatan Hari Bhakti PU ke-80, Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto, melaporkan bahwa upaya awal sudah dilakukan bersama Kantor Kementerian Agama. Keduanya menggelar assessment cepat terhadap sejumlah bangunan pesantren yang dianggap perlu mendapatkan penilaian awal.
Dari hasil identifikasi tersebut, satu bangunan dinyatakan tidak layak digunakan. Bangunan itu dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi dan telah berusia lebih dari 30 tahun, sehingga risiko kerusakannya meningkat.
“Rekomendasi tersebut telah kami sampaikan kepada pengelola pesantren dan ditindaklanjuti dengan baik,” jelas Nurudin.
Ia menambahkan, secara umum mayoritas bangunan pesantren di Wonosobo masih memenuhi persyaratan dasar. Namun dari sisi teknis, DPUPR tetap akan melakukan evaluasi lebih mendalam. Dalam proses itu, tim akademisi dari UNSIQ dilibatkan sebagai relawan sekaligus mitra untuk memperkaya analisis teknis dengan pendekatan ilmiah.
Keterlibatan kampus diharapkan membuat standar penilaian lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus membuka ruang perbaikan desain, struktur, dan pemeliharaan bangunan di masa mendatang.
Hari Bhakti PU dan Tuntutan Integritas Layanan Infrastruktur
Dalam amanatnya pada Hari Bhakti PU, Afif juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan PUPR yang selama ini berhadapan langsung dengan berbagai tantangan di lapangan. Wonosobo yang memiliki kondisi geografis kompleks, ditambah kebijakan efisiensi anggaran, menurutnya menuntut kreativitas tinggi dalam menjaga kualitas layanan infrastruktur.
“Infrastruktur adalah wajah pelayanan publik dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Masyarakat menaruh banyak harapan pada kinerja DPUPR. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk terus menjunjung integritas, profesionalitas, inovasi, serta kemampuan adaptasi dalam setiap tugas,” tegasnya.
Afif menilai, komitmen di balik Hari Bhakti PU bukan sekadar peringatan seremonial. Saat publik kian kritis dan sensitif terhadap kualitas layanan, setiap proyek dan program infrastruktur akan selalu berhadapan dengan pertanyaan: seberapa aman, seberapa adil, dan seberapa bermanfaat?
Program YASSIN pun diposisikan sebagai jawaban konkret atas pertanyaan itu, khususnya di sektor pendidikan keagamaan. Pemerintah daerah ingin menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan tidak boleh dibedakan antara fasilitas umum dan fasilitas pesantren.
Perjanjian Kerja Sama YASSIN Diteken
Sebagai penegasan komitmen, rangkaian peringatan Hari Bhakti PU ke-80 di Wonosobo ditutup dengan penandatanganan kerja sama layanan sertifikasi keandalan bangunan pesantren. Dokumen kerja sama itu melibatkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, UNSIQ, Kementerian Agama, dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Wonosobo.
Penandatanganan tersebut menandai bahwa Program YASSIN bukan sekadar program internal DPUPR, melainkan agenda bersama yang mengikat para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Melalui kerja sama ini, setiap pihak memiliki peran jelas dalam menjamin keselamatan bangunan pendidikan keagamaan di Wonosobo.
Ke depan, pengelola pesantren diharapkan lebih proaktif berkomunikasi dengan DPUPR dan Kementerian Agama ketika merencanakan pembangunan, renovasi, maupun penambahan bangunan baru. Sertifikasi keandalan di bawah payung YASSIN akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa ruang belajar para santri benar-benar aman, tidak hanya hari ini tetapi juga di masa mendatang.
