Wonosobo, satumenitnews.com | Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen mewujudkan lingkungan yang inklusi, termasuk infrastruktur gedung layanan publiknya. Komitmen tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Gedung Pada Gedung Layanan Publik.
Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
“Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan memanfaatkan gedung layanan publik dengan mudah dan tanpa hambatan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Wonosobo, Nurudin Ardianto.
Ia menjelaskan, Perbub tersebut mengatur tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam merancang, membangun, dan memelihara bangunan gedung yang inklusif bagi semua orang.
“Kami berharap dengan peraturan ini, seluruh gedung layanan publik di Wonosobo dapat memenuhi standar aksebilitas bagi inklusi,” kata Adin, sapaan akrab Nurudin Ardianto.
Di kesempatan sama, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HMDI) DPC Wonosobo mengapresiasi langkah yang diambil Pemkab Wonosobo.
“Kami mengapresiasi langkah Pemkab dalam meningkatkan pemahaman menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi warga Wonosobo,” kata Ketua HMDI DPC Wonosobo, Maryam Ramadani.
Menurut Maryam, perlunya dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menjalankan dan mengawal komitmen Pemkab Wonosobo, seperti Organisasi Penyandang Disabilitas, Ormas, pihak pemerintah dan swasta, serta kontraktor.
“Kami berharap dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak, komitmen Pemkab Wonosobo dalam mewujudkan lingkungan inklusi dapat tercapai,” pungkasnya.
