Wonosobo, satumenitnews.com – Sebanyak 38 pejabat baru di Wonosobo langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah berat untuk menekan angka kemiskinan dan memperbaiki infrastruktur jalan usai dilantik pada Jumat (6/11/2026). Pergeseran posisi birokrasi di wilayah dataran tinggi Kedu ini menuntut percepatan kerja nyata agar manfaat pembangunan segera dirasakan oleh warga desa hingga perkotaan.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat bersama Sekretaris Daerah Mohamad Kristijadi kini memegang kendali utama dalam mengawal perombakan puluhan aparatur tersebut. Keduanya harus memastikan seluruh jajaran yang baru diambil sumpahnya langsung bergerak menyelesaikan persoalan pelayanan dasar masyarakat tanpa terjebak rutinitas kantor yang kaku.
“Keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh siapa yang menduduki suatu jabatan, tetapi oleh bagaimana setiap orang menjalankan amanah dan bekerja sebagai satu kesatuan,” tegas Afif saat memberikan instruksi kerja.
Formasi yang dirombak oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo kali ini mencakup satu kursi Sekretaris Daerah, 32 posisi administrator serta pengawas, dan lima jabatan fungsional. Dari total 32 kursi administrator dan pengawas tersebut, tercatat sebanyak 20 aparatur mendapatkan promosi jabatan, sedangkan 12 orang lainnya menjalani rotasi lintas instansi.
Selain perombakan kursi pimpinan dan pengawas, kekuatan pelayanan publik di wilayah Jawa Tengah bagian tengah ini juga ditambah dengan empat tenaga aparatur muda. Mereka terdiri atas satu pegawai negeri sipil yang baru menerima surat keputusan pengangkatan penuh serta tiga calon pegawai lulusan sekolah kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Seluruh aparatur yang menempati posisi baru ini wajib membuka diri terhadap kritik maupun aspirasi warga di lapangan. Setiap keluhan masyarakat terkait lambatnya administrasi harus segera dijawab dengan inovasi layanan yang mempermudah urusan harian penduduk.
Target Kerja Pejabat Baru di Wonosobo Kawal Ketat APBD
Penempatan puluhan pejabat baru di Wonosobo ini membawa konsekuensi besar terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tepat sasaran. Pengelolaan dana publik oleh setiap instansi pemerintah daerah dituntut berlangsung secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Mohamad Kristijadi mendapat mandat khusus untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar program prioritas daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Fokus utama yang wajib dikawal meliputi penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan sektor pertanian, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dan pariwisata.
Dalam mengeksekusi target pembangunan tersebut, setiap kepala instansi diminta meninggalkan gaya kepemimpinan yang hanya bertumpu pada satu individu. Pimpinan perangkat daerah wajib memberikan ruang gerak yang luas bagi staf di bawahnya untuk berkreasi dan menyumbangkan solusi kerja.
“Sebagai pimpinan, kita harus mampu membentuk super tim, bukan menjadi superman. Berikan kesempatan dan ruang kepada staf untuk berkembang, berkreasi, dan menunjukkan kemampuannya,” pungkas Afif.