Home » Literasi yang Memberkuasakan Desa: Bagaimana Kontribusi Kampus?

Literasi yang Memberkuasakan Desa: Bagaimana Kontribusi Kampus?

by Muhammad Fais Hakim Rasyid
Listen to this article

Yogyakarta, Satumenitnews — Saat menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Sitiinggil, Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, pada Agustus–September 2025, kelompok kami menginisiasi pelatihan penulisan artikel opini bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Kerten pada 4 September 2025 ini menghadirkan Briggita Intan Puspitasari, Guru Bahasa Indonesia SMP Pangudi Luhur Gantiwarno, sebagai narasumber. Sebanyak 22 siswa kelas VII dan IX dari tujuh sekolah mengikuti agenda tersebut.

Setelah memperoleh pembekalan tentang cara menyusun gagasan, membaca persoalan, dan menuangkan pendapat ke dalam tulisan, peserta menulis opini bertema “Desa Kerten Bicara”. Tujuh tulisan yang terkumpul kemudian kami himpun menjadi sebuah antologi. Isinya mencerminkan beragam pandangan serta pengalaman para penulis tentang Desa Kerten, mulai dari gotong royong, tradisi nyadran dan rasulan, keindahan alam, potensi pertanian, persahabatan, hingga harapan terhadap pemerintah desa.

Sementara itu, melalui program individu, saya mengadakan kegiatan storytelling cerita rakyat bagi siswa kelas VI SD Negeri Kerten. Cerita yang saya pilih adalah “Si Kancil yang Mencuri Mentimun” dan kisah “Sejarah Rowo Jombor” di Klaten. Enam siswa yang hadir—dari sebelas siswa yang seharusnya mengikuti kegiatan—saya ajak menceritakan kembali serta menemukan nilai kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, kerja sama, kesadaran sejarah, hingga kebijaksanaan manusia dalam memperlakukan alam.

Saya sengaja mengawali tulisan ini dengan dua pengalaman tersebut untuk mengantarkan kita pada upaya memaknai ulang literasi desa. Ternyata, literasi dapat tumbuh melalui sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat: sekolah, tradisi lokal, pengalaman sehari-hari, dan persoalan yang dihadapi desa. Dari sinilah kita dapat membicarakan peran pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dalam mendukung masa depan desa melalui pengetahuan.

Baca juga :  GPM Kota Yogyakarta Hadiri Karang Taruna Women's Forum, Peran Perempuan Jadi Sorotan

Desa dan Paradoks Literasi

Selama ini, banyak pihak memandang desa sebagai entitas yang identik dengan ketertinggalan, keterbatasan pendidikan, rendahnya pengetahuan, minimnya penguasaan teknologi, dan lambatnya kemajuan. Paradigma semacam ini berimplikasi pada masuknya berbagai program pembangunan dari luar dengan intensi memperbaiki, membina, mengajari, dan memodernisasi masyarakat desa.

Seolah-olah desa merupakan ruang kosong tanpa pengetahuan yang selalu menunggu pertolongan dari luar. Padahal, persoalan mendasarnya justru terletak pada kurangnya pengakuan terhadap pengalaman, kebudayaan, lokalitas, identitas, serta berbagai praktik kehidupan yang telah melekat di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, program literasi semestinya menempatkan desa sebagai subjek pengetahuan sekaligus ruang pembelajaran bagi warga untuk mengenali, mengembangkan, dan mengartikulasikan pengetahuan yang tumbuh dari kehidupan mereka sendiri.

Akan tetapi, ketika literasi di desa hanya disederhanakan sebatas pembangunan perpustakaan, penyediaan buku, pelatihan komputer, serta pengajaran dasar membaca, menulis, dan berhitung, kita sedang berhadapan dengan kekeliruan dalam memahami makna literasi.

Pemahaman yang sempit tersebut berpotensi melahirkan paradoks. Di satu sisi, upaya itu mungkin berhasil memberantas buta aksara serta membentuk masyarakat desa yang fasih berbahasa asing, terampil berhitung, dan melek teknologi digital. Semua itu tentu penting karena membuka peluang kerja, akses informasi, serta jejaring yang lebih luas.

Namun, di sisi lain, hal ini menyisakan persoalan apabila kecakapan dan kesuksesan tersebut justru membuat seseorang berjarak dengan lingkungan sosial dan kebudayaannya sendiri.

Paradoks inilah yang harus dijawab oleh literasi desa. Literasi tidak hanya menyangkut keterampilan individu memahami teks, tetapi terutama kemampuan membaca realitas, mengenali potensi lokal, menggali pengetahuan setempat, berani menyampaikan gagasan, serta menghidupkan kesadaran kolektif untuk menentukan arah perubahan.

Dengan demikian, masyarakat desa memiliki kuasa untuk merumuskan sistem sosial, politik, ekologi, hukum, ekonomi, dan pemerintahannya berdasarkan prakarsa sendiri. Selain itu, warga juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat berhadapan dengan agenda pembangunan yang kerap memaksa desa mengikuti indikator seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayahnya.

Baca juga :  Jumat Malam Rampung Diaspal, Jalan Anggajaya 2 Condongcatur Kini Mulus

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 mencatat, dari 84.139 wilayah administrasi setingkat desa, sebanyak 67.732 desa/kelurahan memiliki mayoritas penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Sementara itu, 5.980 desa/kelurahan bergerak di bidang industri dan 10.427 desa/kelurahan di bidang jasa. Data tersebut memperlihatkan bahwa desa memiliki sumber penghidupan, potensi, persoalan, serta prioritas pembangunan yang beragam.

Dalam konteks ini, pemikiran Elinor Ostrom (1990) mengenai pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources) menjadi relevan. Menurutnya, komunitas mampu mengembangkan aturan dan kelembagaan sendiri dalam mengelola sumber daya bersama selama ditopang kepercayaan, kesepakatan, dan mekanisme yang memadai. Artinya, pengelolaan desa tidak harus sepenuhnya ditentukan oleh negara atau diserahkan kepada mekanisme pasar.

Pada akhirnya, literasi yang memberkuasakan desa adalah literasi yang memastikan masyarakat tidak kehilangan kuasa dalam mendefinisikan serta merumuskan kebijakan sesuai kebutuhannya sendiri—bukan menjadi objek pasif yang sekadar menerima keputusan pihak luar.

Perguruan Tinggi dan Praksis Literasi Desa

Gagasan literasi yang memberkuasakan desa memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab perguruan tinggi. Kampus perlu mengambil peran dalam memperkuat kehidupan desa melalui sikap intelektual dan praksis pendidikan yang berorientasi pada rakyat dengan pendekatan berkelanjutan serta kontekstual.

Desa tidak boleh hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, objek penelitian, atau sasaran pengabdian musiman. Lebih dari itu, desa harus menjadi ruang produksi pengetahuan dan mitra dalam proses pendidikan. Hal ini penting agar pengetahuan akademik selalu berdialog dan teruji oleh kenyataan sosial, begitu pula sebaliknya.

Baca juga :  Kementerian Pertanian Klaim Produksi Beras Nasional Naik 25,99 Persen, Tertinggi Selama 7 Tahun Terakhir

Maka dari itu, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi semestinya tidak hanya diukur dari jumlah publikasi, banyaknya program, atau fasilitas yang terbangun. Jauh lebih penting ialah dampaknya dalam memperkuat kapasitas, mendorong partisipasi, merangsang daya kritis, dan merawat kesadaran warga untuk menciptakan desa yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam kerangka tersebut, saya mengajukan dua rekomendasi gagasan untuk mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam praksis literasi desa.

Pertama, kampus perlu menjalin kolaborasi dengan sekolah atau komunitas desa untuk mendampingi penyusunan arsip pengetahuan melalui tulisan, foto, peta, video, dan rekaman cerita warga. Proses yang berjalan secara transparan ini berfungsi merawat ingatan bersama masyarakat.

Kedua, kampus sebaiknya memfasilitasi mahasiswa melaksanakan program tinggal bersama masyarakat (live-in) di desa dalam kurun waktu tertentu. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat meneliti dan mengamati fakta empiris secara langsung. Hasilnya kemudian dibawa ke kampus untuk didiskusikan bersama sivitas akademika, sekaligus dikembalikan kepada masyarakat melalui forum warga, sekolah, media desa, atau kelompok komunitas.

Dengan demikian, kampus memperlakukan desa sebagai laboratorium belajar dan oase pengetahuan yang terus didialogkan—bukan sekadar tempat persinggahan sementara bagi mahasiswa yang menjalankan KKN, mengumpulkan data, atau memenuhi tugas akhir skripsi.

Ketika metode pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kampus membuka ruang bagi lahirnya kesadaran kritis—yang memungkinkan masyarakat mengenali kehidupan, mendokumentasikan pengetahuan, memahami persoalan, serta menyuarakan kepentingannya secara mandiri—maka perguruan tinggi telah berkontribusi menghidupkan makna literasi sejati: memberkuasakan desa.

Vansianus Masir merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” sekaligus Kader DPC GMNI Yogyakarta.

Penulis | Editor = Vansianus Masir | Fais Hakim

You may also like

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy