Yogyakarta, satumenitnews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat peran Karang Taruna di berbagai daerah. Organisasi ini menjadi wadah pemberdayaan generasi muda sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan.
Proporsi penduduk usia produktif di Indonesia saat ini sangat besar. Karena itu, Karang Taruna memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi pemuda. Pemerintah di seluruh tingkatan wajib menaruh perhatian besar pada pemberdayaan generasi muda ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menyampaikan hal tersebut secara langsung. Ia hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Pernyataan ini muncul dalam acara Awarding Night Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026. Kegiatan bertema “Bersatu, Bergerak, Berdampak” ini berlangsung di Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Yogyakarta. Acara penganugerahan tersebut digelar pada hari Jumat (23/10/2026) malam.
“Kemendagri berkomitmen mendukung penguatan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda,” ujar Wiyagus.
Organisasi kepemudaan ini harus menjadi kekuatan penggerak pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
“Kita ingin Karang Taruna mampu mengembangkan potensi pemuda menjadi mitra pemerintah. Mereka harus siap menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat,” katanya.
Landasan Hukum dan Perencanaan Anggaran
Wiyagus menjelaskan bahwa peran Karang Taruna memiliki landasan hukum yang kuat. Aturan ini merujuk pada Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, peran ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemberdayaan Karang Taruna berkaitan erat dengan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) wajib mengakomodasi seluruh program kepemudaan.
Pemda harus memasukkan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen penganggaran daerah juga wajib memuat alokasi dana untuk agenda kepemudaan ini.
“Artinya, masing-masing pemerintah daerah wajib hukumnya memasukkan program kepemudaan ini,” tambah Wiyagus.
Program ini harus masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, program pemuda juga wajib masuk dalam Renstra OPD, RPJMD, hingga APBD.
Hadapi Bonus Demografi dan Asta Cita
Wiyagus turut menyoroti pentingnya peran pemuda dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Generasi muda juga harus siap menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Menurutnya, keterlibatan pemuda menjadi faktor penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan misi Asta Cita.
Secara khusus, peran Karang Taruna sangat sejalan dengan misi Asta Cita keempat. Misi ini berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi.
Pemerintah juga mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender. Peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas mendapat porsi perhatian yang sangat besar.
“Para pemuda Karang Taruna ini mendapatkan tempat tersendiri dalam misi Bapak Presiden,” terangnya.
Karang Taruna juga harus terlibat langsung dalam berbagai program hilirisasi. Mereka bertugas meningkatkan nilai tambah ekonomi dan membangun desa guna mengurangi kemiskinan.
Perluas Kemitraan Kesejahteraan Masyarakat
Pada akhir paparannya, Wiyagus mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kelembagaan Karang Taruna. Ia mendorong perluasan kemitraan guna meningkatkan kontribusi organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Wiyagus berharap Karang Taruna semakin piawai dalam mengembangkan potensi generasi muda. Organisasi ini harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Saya berharap Karang Taruna terus tumbuh menjadi kekuatan penggerak pembangunan,” pungkasnya. Kekuatan ini harus mampu menjangkau tingkat desa, kelurahan, daerah, hingga ke level bangsa.
Sejumlah tokoh penting turut hadir memeriahkan kegiatan nasional ini. Hadir Wakil Menteri Sosial sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Agus Jabo Priyono.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga tampak hadir. Selain itu, hadir pula Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT), G. Budisatrio Djiwandono. Wakil Ketua Umum PNKT, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, turut mendampingi jajaran pengurus pusat.
