WONOSOBO, [SATUMENITNEWS.COM] – Integrasi MCP menjadi modal utama cegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Sebab itu, pemerintah daerah melakukan upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Selasa (6/12), bertempat di Aula Diskominfo Wonosobo.
Joko Kartiko Krisno selau PIC wilayah Jawa Tengah mengungkapkan jika MCP merupakan sebuah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi, dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi.
“MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah,” ungkap Joko.
Menurut Joko melalui MCP dapat melakukan tindakan mitigasi resiko korupsi guna melakukan pemantauan perbaikan dalam 6 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat bertransformasi dalam hal praktik dan nilai hingga tercipta sebuah tata kelola pemerintah yang bertanggung jawab.
“Dengan MCP, diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik,” pinta Joko.
Inspektur Khusus Kemendagri Teguh Narutomo menegaskan jika area di bawah campur tangan MCP yakni meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“Wilayah Intervensi yang bisa dilakukan antara lain di perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa,” terangnya.
Sambungnya menurut Teguh kesuksesan upaya pencegahan korupsi bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah dan jajaran untuk melakukan implementasi yang telah disusun untuk pemenuhan data dalam MCP.
Jika semua data disusun rapi dalam aplikasi MCP, kedepannya tidak akan ada celah bagi oknum untuk melakukan aksi tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat.
Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo Iwan Widiyanto berujar melalui aplikasi MCP dapat memberbaiki kekurangan serta kendala pelaksanaan kegiatan dan penyajian data.
Harapannya menurut Iwan skor pemenuhan MCP tahun 2023 dapat mencapai angka di atas 90% dibandingkan tahun ini yang baru menginjak angka 82%. ***
