Wonosobo, satumenitnews.com – Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 digelar pada Selasa, 4 Februari 2025 di bawah pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo. Forum ini bertujuan untuk menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang akan diimplementasikan pada tahun mendatang.
Dalam laporannya, Bappeda Kabupaten Wonosobo menyampaikan bahwa penyusunan RKPD ini berpedoman pada berbagai regulasi nasional, seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyusunan RKPD dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan dapat berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa rancangan pembangunan daerah tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam forum ini sangat penting,” ujar One Andang Wardoyo dalam sambutannya.
Tahapan Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membuka akses bagi masyarakat desa dan kelurahan untuk menyampaikan usulan pembangunan melalui sistem daring sejak 31 Januari hingga 10 Februari 2025. Masukan ini kemudian akan disaring dan dipertimbangkan dalam berbagai tahap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang terdiri dari:
- Forum Konsultasi Publik (4 Februari 2025)
- Musrenbang Kecamatan (11-18 Februari 2025)
- Musrenbang Anak dan Perempuan (Minggu ke-IV Februari 2025)
- Forum Perangkat Daerah (24-28 Februari 2025)
- Musrenbang RKPD Kabupaten (Minggu III Maret 2025)
Bappeda menegaskan bahwa proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa rencana pembangunan benar-benar inklusif dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor.
Arahan Wakil Bupati: Fokus pada Makan Bergizi Gratis dan Inovasi Ekonomi
Dalam forum ini, Wakil Bupati Wonosobo, Muhamad Albar menegaskan pentingnya refocusing anggaran agar segenap perangkat daerah dapat menyukseskan program makan bergizi gratis. Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan inovasi yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, inovasi di bidang ekonomi dan pertanian juga perlu mendapat perhatian khusus agar Wonosobo dapat bersaing lebih baik,” ujar Wakil Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Eko Mardiyono, seorang pelaku agrobisnis, juga membagikan pengalamannya dalam mengembangkan teknologi tepat guna. Ia memaparkan bagaimana metode menanam bawang daun dengan biji dapat meningkatkan hasil produksi serta menurunkan biaya operasional. Produk pertanian seperti kentang Wonosobo, albisia dari Leksono, dan singkong berkualitas tinggi juga disebut memiliki potensi ekspor yang menjanjikan.
Strategi Pembangunan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Dari perspektif makro, Bappeda Provinsi Jawa Tengah melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III 2024 mencapai 4,93%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Meski demikian, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih tercatat 9,58%, sehingga perlu strategi lebih kuat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat pengurangan kemiskinan.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, Bappeda mengusulkan beberapa strategi:
- Meningkatkan investasi di sektor unggulan seperti pertanian dan industri kreatif
- Memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan efisien
- Menjaga stabilitas wilayah dengan memperkuat regulasi ekonomi dan sosial
Pembangunan Wonosobo 2026: Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam forum ini, Bappeda menekankan bahwa arah pembangunan Wonosobo pada tahun 2026 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Fokus utama meliputi:
- Penguatan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas
- Peningkatan kualitas SDM yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing
- Pengelolaan lingkungan hidup yang lebih adaptif dan berkelanjutan
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis dan kolaboratif
“Wonosobo harus memastikan bahwa setiap perencanaan yang dibuat telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi, agar program yang dijalankan lebih efektif dan berdampak luas,” terang Drs. Supriyadi, MM., Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo.
Dalam forum ini juga disampaikan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki angka kemiskinan 15,58%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (10,77%). Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam RKPD 2026.
Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Sektor Unggulan
Selain fokus pada ekonomi, pertemuan ini juga menyoroti tantangan di beberapa sektor unggulan, termasuk pertanian dan pariwisata.
1. Tantangan di Sektor Pertanian
- Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan daya dukung lahan semakin menurun
- Kurangnya regenerasi petani muda karena citra sektor pertanian yang masih tradisional
- Harga sarana produksi pertanian (saprodi) yang semakin mahal, serta rantai perdagangan yang terlalu panjang
Sebagai solusinya, Dinas Pertanian Wonosobo mengusulkan penguatan sektor industri pengolahan berbasis pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tani.
2. Tantangan di Sektor Pariwisata
- Kerusakan ekosistem wisata alam, serta keterbatasan aksesibilitas ke destinasi wisata
- Kurangnya branding dan promosi yang efektif untuk menjadikan Wonosobo sebagai destinasi wisata unggulan
- Minimnya event skala nasional atau internasional yang dapat menarik wisatawan
Dinas Pariwisata menegaskan bahwa pengembangan wisata berbasis MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya tarik daerah.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan diskusi dan masukan dari berbagai pihak, beberapa rekomendasi utama yang disepakati dalam forum ini antara lain:
- Agrobisnis perlu dikembangkan lebih luas sebagai industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- Infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif harus diperbaiki guna meningkatkan daya saing Wonosobo.
- Pengelolaan keuangan daerah harus lebih efisien dan transparan, dengan memperhatikan batas defisit anggaran.
- Pendidikan dan keterampilan SDM harus ditingkatkan, terutama dalam bidang pertanian, industri, dan pariwisata.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi langkah awal dalam penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo 2026, sebelum masuk ke tahap musrenbang kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten.
