Wonosobo, satumenitnews.com – Intervensi negara ke jantung ekonomi akar rumput kembali terjadi dengan eskalasi yang patut dicermati. Pemerintah pusat secara masif telah meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang ditargetkan menjangkau 80.081 desa di seluruh Indonesia. Di atas kertas, narasi yang dibangun sangat populis: memperkuat masyarakat ekonomi lemah, memperpendek rantai pasok, dan mendorong kedaulatan pangan.
Namun, kacamata ekonomi-politik pedesaan melihatnya dari sudut yang lebih kritis. Masifnya dukungan negara dan militer terhadap entitas baru ini memicu kegelisahan struktural terkait potensi distorsi pasar, ancaman monopoli, dan tumpang tindih regulasi yang justru berisiko menyingkirkan pelaku usaha kecil organik di desa.
Ambisi Negara dan Penetrasi Logistik
Keseriusan pemerintah mengeksekusi program ini terlihat dari pelibatan berbagai institusi. Sejak diluncurkan secara daring oleh Presiden RI Prabowo Subianto, penetrasi KDMP bergerak sangat cepat. Di Wonosobo, Bupati Afif Nurhidayat telah meresmikan unit usaha KDMP di Desa Sukoharjo yang langsung mengintegrasikan layanan raksasa seperti gerai Bulog, Pertamina, penyedia sembako, hingga apotek dan klinik kesehatan.
Langkah ini disusul dengan injeksi infrastruktur logistik. Bertempat di Makodim 0707/Wonosobo, sebanyak 40 unit kendaraan roda tiga resmi diserahkan sebagai armada operasional tahap pertama untuk 20 KDMP. Dandim 0707/Wonosobo, Letkol Inf Yoyok Suyitno, menyatakan keberadaan armada tersebut diharapkan mampu memutus rantai hambatan distribusi barang di tingkat desa.
Meski tujuannya mulia, suntikan aset negara berskala besar ini berisiko menciptakan ketimpangan daya saing (uneven playing field) di tingkat bawah.
Bayang-Bayang Monopoli dan Matinya Usaha Rakyat
Permasalahan mendasar dari kebijakan top-down ini adalah terciptanya persaingan yang tidak seimbang. Ketika Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan kemudahan akses ke Bulog dan Pertamina, serta disubsidi armada logistik gratis dari negara, warung-warung kecil, pengepul lokal, dan penyedia jasa angkut tradisional di desa harus beroperasi dengan biaya mandiri yang tinggi.
Kondisi ini membuka celah lebar bagi terjadinya praktik monopoli usaha. Dengan biaya operasional dan logistik yang ditekan mendekati titik terendah berkat fasilitas negara, KDMP dapat mendominasi jalur distribusi barang kebutuhan pokok maupun hasil panen. Pedagang kecil yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi riil desa terancam gulung tikar karena tak mampu melawan ekosistem raksasa bersubsidi penuh ini.
Potensi Kriminalisasi Aset Negara
Aspek lain yang mengkhawatirkan adalah pelibatan jargon “aset negara” di tengah dinamika ekonomi kerakyatan. Saat penyerahan armada, Kapten Sudarmaji menekankan bahwa kendaraan operasional tersebut merupakan aset vital milik negara yang dititipkan. Ia menginstruksikan agar setiap unit dijaga dengan disiplin tinggi agar memiliki manfaat yang lama.
Pernyataan ini memiliki konsekuensi sosiologis dan hukum yang serius di lapangan. Ketika terjadi gesekan alamiah dalam persaingan bisnis—misalnya perebutan jalur trayek angkut hasil tani atau persaingan harga komoditas antara warga lokal dengan pengurus koperasi—status kendaraan sebagai “aset negara” bisa memicu potensi kriminalisasi. Konflik horizontal atau persaingan usaha biasa berisiko ditarik ke ranah pidana atas dalih perusakan atau gangguan terhadap fasilitas negara.
Ilusi Kesejahteraan dan Tumpang Tindih Regulasi
Selain masalah daya saing, kehadiran KDMP yang sifatnya instruksional dari pusat secara langsung menabrak tata kelola ekonomi desa yang sudah ada. Keberadaan program ini berisiko menciptakan tumpang tindih regulasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini telah menjadi motor ekonomi mandiri melalui amanat Undang-Undang Desa.
Di tingkat elit birokrasi desa, program ini memang disambut dengan euforia. Kepala Desa Tanjunganom, Ismail, memberikan apresiasi mendalam karena spesifikasi kendaraan roda tiga yang diberikan sangat adaptif dengan jalan desanya yang sempit dan menanjak. Menurutnya, ini adalah langkah nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Euforia aparatur desa adalah respons yang wajar terhadap turunnya bantuan. Namun, regulasi ekonomi yang sehat tidak bisa hanya bersandar pada gelontoran fasilitas dari atas. Pemerintah harus memastikan bahwa inisiatif untuk Koperasi Desa Merah Putih tidak berubah menjadi hegemonisme ekonomi yang justru memangsa ekosistem pasar tradisional warga yang seharusnya mereka lindungi.
Halaman KDMP Sukoharjo Disulap Jadi Sentra Takjil Ramadan, UMKM Diserbu Warga
Kasdam IV/Diponegoro Tinjau Pembangunan KDMP dan Jembatan Gantung di Wonosobo
Prabowo Luncurkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Bupati Wonosobo Resmikan KDMP Sukoharjo
Kodim Wonosobo Serahkan 20 Motor Roda Tiga untuk Operasional Koperasi Desa Merah Putih
