Kulonprogo, satumenitnews.com – Pengacara sekaligus aktivis hukum Wahyu Baskoro resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Kulonprogo. Forum Konferensi Cabang (Konfercab) II di Dapur Semar, Wates, pada Sabtu (10/10) memberikan mandat penuh kepadanya. Ia mengemban tugas merapatkan barisan pemuda dan mengawal hak-hak politik maupun ekonomi rakyat kecil.
Penetapan Wahyu Baskoro pimpin GPM Kulonprogo menandai pergeseran taktik organisasi kepemudaan ini. GPM kini membidik advokasi hukum dan penguatan ekonomi akar rumput sebagai senjata utama melawan ketimpangan sosial. Barisan pemuda ini menolak sekadar menjadi ormas seremonial. Mereka memilih turun langsung mendampingi kelompok masyarakat rentan yang kesulitan mengakses keadilan.
Agenda krusial ini juga membekali sekitar 50 kader muda dengan taktik pendidikan politik tingkat lanjut. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Fajar Gegana, membedah strategi membela kaum Marhaen secara gamblang. Ia mendesak para kader menggeser fokus dari pusaran perebutan kekuasaan elite menuju gerakan nyata menuntaskan kemiskinan dan keterbatasan akses sumber daya warga Kulonprogo.
Fajar Gegana merinci posisi kaum Marhaen sebagai kelompok akar rumput yang menderita akibat sistem ekonomi tak berkeadilan. Ia mewajibkan kader muda menjadikan penderitaan rakyat ini sebagai kompas pergerakan. Pemuda Marhaenis harus berdiri di garis depan menentang segala bentuk ketidakadilan sosial yang menghimpit buruh, petani, dan warga miskin.
Wahyu Baskoro Pimpin GPM Kulonprogo Fokus Advokasi Hukum
Kader GPM memikul tanggung jawab berat menerjemahkan ideologi Marhaenisme menjadi deretan kerja konkret. Mereka merancang program pendampingan masyarakat saat menghadapi konflik hukum, mendongkrak kapasitas ekonomi kerakyatan, serta memantik kesadaran kritis warga sipil. Kepemimpinan baru wajib membentuk struktur solid agar seluruh program tersebut tepat sasaran dan memecahkan persoalan harian warga.
Latar belakang Wahyu Baskoro sebagai praktisi hukum memegang peran sentral dalam mengeksekusi arah baru ini. Wahyu memproyeksikan GPM Kulonprogo sebagai benteng perlindungan hukum bagi warga kurang mampu. Profesi pengacaranya memastikan setiap warga Kulonprogo yang menghadapi ketidakadilan memiliki akses bantuan advokasi secara cuma-cuma.
Ia membawa misi menebalkan keberanian organisasi ketika merespons kebijakan publik yang mencekik rakyat. Gerakan ini menuntut kepekaan sosial tinggi agar pemuda tidak kehilangan orientasi perjuangan di tengah panasnya dinamika politik tingkat daerah maupun nasional.
Jajaran petinggi nasional organisasi juga turun gunung mengawal suksesi kepemimpinan di Wates ini. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPM Putra Naibaho memantau langsung proses persidangan. Pembina DPP Bambang Setyo Martono dan Sunartijono, Ketua DPP Bidang Hubungan Antar Lembaga Antonius Fokki Ardiyanto, serta Wakil Ketua Bidang Hukum HAM Edy Susanto turut mendampingi perhelatan tersebut.
Kehadiran deretan tokoh nasional ini mengukur kesiapan cabang merespons situasi politik yang kerap menyudutkan kelompok marginal. Menyikapi arah baru ini, Putra Naibaho menginstruksikan seluruh kader membaca perubahan konstelasi politik secara tajam. Ia menilai akar sejarah organisasi mewajibkan kader mencetak solusi nyata, bukan sekadar menuntaskan rutinitas struktural.
“GPM wajib hadir dan bekerja nyata memberantas persoalan rakyat. Kader harus mempertahankan kesinambungan ideologi dan tidak kehilangan daya kritis merespons dinamika politik nasional,” tegas Putra Naibaho mengakhiri instruksinya kepada para peserta Konfercab II.
