Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan di tahun 2025. Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar di Pendopo Bupati pada Selasa, 31 Desember 2024, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, memimpin langsung pembahasan strategi baru.
Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar, Sekretaris Daerah, Camat, dan seluruh jajaran OPD yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Wonosobo.
Bupati Afif Nurhidayat menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah bagian integral dari prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program Pemerintah Pusat melalui Asta Cita, yaitu “Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.”
“Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju RPJMD 2025-2029. Kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan kita, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan program berjalan efektif,” ujar Afif.
Fokus pada Data Berbasis NIK untuk Intervensi Tepat Sasaran
Dalam paparannya, Bupati Afif menggarisbawahi pentingnya data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam setiap intervensi pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa pelaporan program harus lebih terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran.
“Dari pelaporan SIMAKE, hanya 47% yang terdata dengan baik. Saya minta tahun 2025 semua pelaporan berbasis NIK. Data ini akan menjadi dasar untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan manfaat yang tepat,” tegasnya.
Afif juga mendorong optimalisasi anggaran dari berbagai sumber, termasuk APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Ia menyebutkan bahwa pada 2025, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan Rp11 miliar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Wonosobo.
Sahabat Desa Berdaya: Program untuk Desa Prioritas
Salah satu inovasi yang diluncurkan dalam rapat ini adalah program Sahabat Desa Berdaya, sebuah inisiatif untuk mengentaskan kantong kemiskinan di 23 desa prioritas. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan perangkat daerah, swasta, dan masyarakat.
“Program ini bukan sekadar pendampingan, tetapi membangun desa agar berdaya dan mandiri. Dengan semangat kolaborasi, saya yakin kita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara efektif,” jelas Afif.
Evaluasi dan Tantangan Penanganan Kemiskinan
Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar, selaku Ketua TKPKD, juga mengakui bahwa capaian pengentasan kemiskinan di tahun 2024 masih jauh dari harapan. Ia menyebut penurunan angka kemiskinan sebesar 0,3% menjadi evaluasi bersama untuk bekerja lebih progresif.
“Hari ini, saya merasa tertantang untuk melakukan lebih banyak. Kita harus menciptakan kebijakan yang inovatif dan progresif agar penurunan kemiskinan berjalan lebih cepat,” ujar Albar.
Ia juga menyoroti perlunya pendampingan lebih intensif oleh OPD serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara angka, tetapi dampak nyata bagi masyarakat. Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik,” tambahnya.
Optimalisasi Anggaran dan Keterlibatan Semua Pihak
Bupati Afif meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan optimalisasi belanja daerah. Ia menegaskan pentingnya mempercepat realisasi anggaran agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.
“Saya minta seluruh OPD untuk fokus pada percepatan realisasi program. Jangan tunggu akhir tahun, segera realisasikan kegiatan bantuan sosial dan infrastruktur agar masyarakat merasakan hasilnya,” katanya.
Kolaborasi Menuju Wonosobo Sejahtera
Melalui kebijakan progresif, optimalisasi data, dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Wonosobo optimis dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan pada 2025. Dengan target nasional menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2026, Wonosobo berkomitmen menjadikan tahun ini sebagai tonggak sejarah menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
