Wonosobo, satumenitnews.com – Sekolah rakyat akan mulai beroperasi di Jawa Tengah pada Juli 2025. Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat kini sedang mempersiapkan sarana dan prasarana penunjangnya di berbagai wilayah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa proses verifikasi lokasi sekolah rakyat sudah dilakukan di seluruh kabupaten.
“Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi,” ujar Luthfi saat mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam kunjungan kerjanya di Wonosobo, Minggu, 1 Juni 2025.
100 Titik Sekolah Rakyat Disiapkan Secara Nasional
Kementerian Sosial mencatat, sebanyak 100 titik sekolah rakyat ditargetkan berdiri di seluruh Indonesia pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 63 titik telah menyelesaikan kontrak dan mulai tahap renovasi. Targetnya, seluruh sekolah itu bisa mulai menerima siswa pada Juli 2025.
Sekolah rakyat ini memiliki kapasitas daya tampung mencapai 247 rombongan belajar (rombel) dengan total 6.105 siswa. Sementara 37 titik lainnya masih dalam tahap survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan batas waktu renovasi rampung maksimal Juli 2025.
Lokasi di Jawa Tengah: Dari Temanggung hingga Pati
Di Jawa Tengah, sejumlah lokasi yang telah meneken kontrak pembangunan sekolah rakyat antara lain:
- Sentra Terpadu Kartini Temanggung
- Sentra Terpadu Prof Seoharso Surakarta
- Sentra Satria Baturaden
- Sentra Antasena Magelang
- Sentra Margo Laras Pati
Pemerintah provinsi mendukung penuh proyek ini sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Sekolah untuk Anak Miskin dan Rentan Putus Sekolah
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan bahwa sekolah rakyat merupakan ide Presiden Prabowo Subianto dalam menyambut 100 tahun Indonesia pada 2045. Target utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin, termasuk yang tergolong miskin ekstrem, serta mereka yang tidak melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi.
“Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai inpres, gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari Presiden,” kata Syaifullah.
Kemitraan dengan Sekolah Swasta untuk Perluas Akses
Pemprov Jawa Tengah juga menjalankan program kemitraan dengan SMA dan SMK swasta guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Tahun ini, sebanyak 139 sekolah swasta dilibatkan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang terbuka untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu.
Rinciannya, ada 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jateng. Langkah ini merupakan bagian dari perluasan pendidikan gratis melalui jalur non-negeri.
SMK Jateng Tetap Jadi Pilar Pendidikan Inklusif
Selain program baru, Pemprov Jateng juga tetap mengandalkan SMK Jateng yang telah beroperasi di beberapa lokasi sebagai sarana pendidikan gratis bagi anak dari keluarga tidak mampu. Sekolah ini telah dikenal sebagai salah satu solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah di provinsi tersebut.
Program sekolah rakyat dan kemitraan dengan swasta menjadi strategi terintegrasi pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang merata, terutama bagi kelompok yang selama ini tersingkirkan dari akses pendidikan formal.
