Wonosobo, satumenitnews.com – Nasib 8.028 anak yang mengalami gagal tumbuh menjadi sorotan tajam menyusul stagnannya angka stunting balita di Wonosobo pada level 23,9 persen. Kondisi darurat gizi ini semakin rumit akibat serapan anggaran program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang baru menyentuh angka 3,8 persen pada triwulan pertama tahun 2026.
Hingga Agustus 2026, tercatat baru 3.944 anak atau sekitar 49,1 persen dari total balita penderita stunting yang mendapatkan akses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ribuan anak lainnya di berbagai pelosok daerah masih belum tersentuh intervensi gizi secara penuh akibat kendala validasi data dan lambatnya tata kelola pengadaan di tingkat fasilitas kesehatan.
Keterlambatan pencairan dana operasional kesehatan dari puskesmas membuat rantai pasok makanan bergizi ke tingkat keluarga terputus. Hal ini menuntut perbaikan sistem administrasi secara masif agar asupan gizi untuk anak-anak dengan kondisi kritis tidak terhenti di tengah jalan.
Bedah Kasus Gizi Balita dan Kendala Geografis Wonosobo
Karakteristik geografis pegunungan di wilayah Wonosobo dan sekitarnya yang berbatasan dengan kawasan Kedu hingga tengah wilayah Jawa Tengah turut menghadirkan rintangan logistik. Keterbatasan akses air bersih, buruknya sanitasi lingkungan, hingga pola asuh gizi di area pelosok memperparah kondisi anak yang sudah mengalami gangguan pertumbuhan.
Menyikapi kebuntuan program ini, fokus penanganan kini digeser dari sekadar distribusi makanan menjadi penelusuran rekam jejak setiap individu. Petugas di lapangan dituntut membongkar riwayat kesehatan setiap keluarga untuk mencari akar masalah utama, mengingat pemicu stunting seringkali berada di luar faktor makanan, seperti infeksi berulang akibat lingkungan yang kotor.
Fakta stagnasi prevalensi stunting ini memicu reaksi keras dari jajaran eksekutif daerah. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, secara terbuka mengkritik rutinitas birokrasi penanganan gizi yang terbukti tidak membuahkan hasil nyata bagi perubahan fisik anak-anak di lapangan.
“Prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo masih menunjukkan kecenderungan stagnan. Ini menjadi alarm. Jangan sampai kita terus menjalankan rutinitas kegiatan yang sama, tetapi berharap memperoleh hasil yang berbeda,” tegas Afif.
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono, membenarkan perlunya investigasi menyeluruh di titik-titik rawan gizi buruk. Pihaknya berjanji akan turun ke setiap wilayah dengan tingkat kasus tinggi untuk memeriksa langsung intervensi yang meleset dari target.
“Kita akan bedah bersama persoalannya, siapa saja balita yang menjadi sasaran, sudah menerima intervensi apa, dan apa yang belum mereka terima,” ujar Tono.
Untuk menekan laju pertumbuhan kasus baru di masa depan, intervensi kini juga ditarik mundur hingga ke fase sebelum pernikahan. Melalui kesepakatan terbaru dengan Kantor Kementerian Agama setempat, pemerintah mewajibkan pembinaan pranikah bagi calon pengantin dan mendorong keterlibatan figur ayah secara aktif dalam memastikan asupan gizi keluarga sejak masa kehamilan istri.