Wonosobo, satumenitnews.com – Sejarah pergerakan sosial di Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari peran kaum perempuan. Namun, di balik narasi kesetaraan yang kerap digaungkan di berbagai panggung wacana, sebuah pertanyaan mendasar masih terus membayangi: sejauh mana suara perempuan benar-benar didengar dalam penentuan arah pembangunan daerah?
Realitas di lapangan sering kali memperlihatkan bahwa akses dan kesempatan tidak selalu terdistribusi secara merata. Dominasi pandangan patriarki yang mengakar kerap membatasi ruang gerak, menempatkan perempuan sebatas pada urusan domestik.
Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi sangat krusial bagi masyarakat modern. Membicarakan peran perempuan dalam pembangunan bukan sekadar memenuhi kuota representasi, melainkan upaya mendasar untuk menciptakan kebijakan publik yang inklusif, humanis, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
Realita Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik
Kesenjangan antara idealisme kesetaraan dan realita kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Di tingkat daerah, keterlibatan perempuan dalam merumuskan keputusan strategis masih membutuhkan dorongan yang sistematis dan berkelanjutan.
Momentum bersejarah seperti Kongres Perempuan yang diselenggarakan pada 24-26 Agustus 2023 lalu, menjadi salah satu tonggak penting untuk merefleksikan kembali posisi perempuan. Ajang ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi sebuah arena untuk membedah ketimpangan yang masih terjadi.
Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Wonosobo, Dra. Hj. Maya Rosida, M.M., memotret kondisi ini dengan kacamata yang sangat kritis. Ia menyoroti bagaimana ruang-ruang publik masih belum sepenuhnya ramah terhadap aspirasi kaum ibu dan perempuan muda.
“Jujur harus kita akui, sampai hari ini perempuan masih cukup tertinggal, baik dari sisi kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak maupun dalam peran di ruang publik yang masih kurang,” ungkap Maya Rosida saat membedah akar permasalahan gender di daerahnya.
Strategi Mendorong Perempuan Naik Kelas
Mengubah paradigma birokrasi dan tatanan sosial membutuhkan langkah yang terukur. Tidak cukup hanya dengan melontarkan kritik, diperlukan rekomendasi taktis yang memaksa pemerintah daerah untuk lebih membuka ruang partisipasi.
Untuk memastikan perempuan benar-benar berdaya dan berkontribusi secara nyata, terdapat beberapa pilar utama yang harus diperjuangkan oleh organisasi wanita maupun masyarakat luas, antara lain:
- Pemerataan Kesetaraan Akses: Memastikan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga akses permodalan untuk usaha.
- Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan: Memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun organisasi akar rumput.
- Intervensi Kebijakan Publik: Mengawal lahirnya peraturan daerah yang berperspektif gender, melindungi hak reproduksi, dan menjamin ruang aman dari kekerasan.
- Transformasi Peran Sosial-Ekonomi: Mendorong transisi perempuan dari aktor ekonomi subsisten (rumahan) menjadi pengusaha dan penggerak ekonomi daerah yang mandiri.
Dari Ranah Domestik Menuju Pengambil Keputusan
Langkah-langkah strategis di atas bermuara pada satu tujuan besar: mengangkat derajat perempuan secara komprehensif. Stereotip yang mengungkung perempuan dalam batasan kasur, sumur, dan dapur harus dibongkar melalui pembuktian kapasitas intelektual dan manajerial.
“Di Wonosobo, perempuan harus naik kelas. Tidak hanya di domestik, tapi juga sebagai pengambil keputusan, sebagai pemimpin, sebagai penggerak ekonomi dan sosial,” tegas Maya Rosida memberikan pandangan visionernya.
Ketika perempuan dilibatkan sebagai pengambil keputusan, kebijakan yang lahir cenderung lebih peka terhadap isu-isu kesejahteraan keluarga, kesehatan anak, dan pengentasan kemiskinan yang menyentuh akar rumput.
Wadah Inkubasi dan Pendampingan Berkelanjutan
Gagasan besar tentang pemberdayaan tidak akan berjalan tanpa adanya motor penggerak. Di sinilah letak urgensi keberadaan aliansi seperti GOW yang memayungi berbagai organisasi lintas sektoral.
Organisasi perempuan berfungsi sebagai jembatan sekaligus laboratorium sosial. Mereka bertugas melakukan edukasi politik, pendampingan hukum, hingga pembinaan UMKM agar kapasitas setiap individu perempuan terus terasah seiring perkembangan zaman.
Semangat yang terbangun dari perhelatan Kongres Perempuan 2023 lalu dirancang untuk tidak berhenti pada tataran seremonial. Visi pemberdayaan tersebut diinternalisasi ke dalam program-program kerja nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pedesaan hingga perkotaan.
“Tugas kita di GOW adalah memastikan perempuan-perempuan di Wonosobo berdaya. Kita harus terus mengedukasi, mendampingi, dan memberikan contoh bahwa perempuan bisa,” pungkas Maya menggarisbawahi komitmen organisasinya.
[Penulis / Editor: Malindra Anji]
