- Wonosobo, satumenitnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonosobo menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan transparan.
Ketua KPU Wonosobo, Ruliawan Nugroho, menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang bisa ikut memastikan integritas pemilu.
Ruliawan mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam memantau setiap tahap pemilu mulai dari validasi data pemilih, jalannya kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran selama proses pemilu.
“Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat bisa membantu kami memantau jalannya pemilu agar tidak terjadi penyimpangan, mulai dari proses validasi data pemilih hingga pengawasan di TPS saat hari pemungutan suara,” ujarnya usai rapat pleno DPT di Hotel Front One Wonosobo, Rabu (18/09/2024).
Pengawasan Masyarakat dalam Validasi Data Pemilih
Salah satu tahap penting yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat adalah validasi data pemilih.
Ruliawan menjelaskan bahwa proses validasi ini sangat krusial untuk memastikan tidak ada pemilih yang layak namun tidak terdaftar, serta mencegah adanya pemilih fiktif atau pemilih ganda.
Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024, KPU Wonosobo telah menetapkan jumlah pemilih sebanyak 698.869 orang.
Namun, Ruliawan juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu aktif memantau apakah data tersebut sudah valid dan benar.
“Masyarakat bisa ikut mengecek apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika belum, mereka bisa segera melaporkan kepada kami agar tidak kehilangan hak pilih,” ujarnya.
Selain itu, KPU juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait data pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti yang sudah meninggal atau pindah ke daerah lain.
Masyarakat bisa melaporkan kejanggalan ini agar data pemilih bisa dimutakhirkan secara berkala.
Mencegah Kecurangan dengan Partisipasi Masyarakat
KPU Wonosobo juga menyoroti peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kecurangan pemilu, seperti politik uang (money politics) dan kampanye hitam.
Kedua praktik ini sering terjadi menjelang pemilu dan berpotensi merusak kualitas demokrasi.
Ruliawan menjelaskan bahwa dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, pengawasan terhadap politik uang dan kampanye hitam bisa lebih efektif.
“Masyarakat adalah garda terdepan dalam melaporkan jika ada kecurangan di lapangan, baik itu politik uang maupun kampanye hitam yang bisa merusak demokrasi. Kami berharap masyarakat tidak segan melaporkan hal ini kepada KPU atau Bawaslu,” jelasnya.
Partisipasi di TPS: Memastikan Pemilu Jujur
Selain terlibat dalam pengawasan pra-pemilu, masyarakat juga berperan penting dalam memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ruliawan menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam memantau jalannya pemungutan suara sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada kecurangan atau manipulasi di TPS.
Masyarakat juga bisa ikut serta sebagai saksi dari kandidat atau partai politik yang mereka dukung, sehingga proses pemungutan suara di TPS bisa lebih transparan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya memilih, tetapi juga terlibat dalam proses pengawasan di TPS. Hal ini akan membantu memastikan bahwa suara yang diberikan benar-benar dihitung dan digunakan dengan benar,” tambah Riliawan.
Edukasi untuk Masyarakat: Kunci Pengawasan yang Efektif
Untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan maksimal, KPU Wonosobo berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pemilih.
Masyarakat yang paham mengenai proses pemilu akan lebih kritis dalam mengawasi dan lebih aktif melaporkan kejanggalan yang mereka temui.
KPU secara berkala melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya peran pengawasan dalam setiap tahapan pemilu.
“Kami percaya, masyarakat yang teredukasi akan lebih peduli terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Sosialisasi dan edukasi ini menjadi bagian penting dari tugas KPU untuk memastikan semua pihak memahami peran mereka dalam menciptakan pemilu yang jujur dan demokratis,” tutup Ruliawan.
