Wonosobo, satumenitnews.com – Ratusan remaja dari sembilan kecamatan mendesak jaminan keamanan dari ancaman kasus perundungan, kekerasan fisik, hingga masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah. Mereka mendesak pemerintah daerah setempat segera mengesahkan regulasi yang menjamin ruang aman bagi generasi muda.
Tuntutan tersebut disampaikan secara kolektif oleh delegasi organisasi kepemudaan, perwakilan OSIS, komunitas lintas agama, hingga pelajar inklusi dari Sekolah Luar Biasa (SLB). Perwakilan pemuda menilai implementasi kebijakan ramah anak di Wonosobo saat ini masih belum berjalan optimal di tingkat akar rumput.
Selain isu kekerasan, para pelajar menyoroti tingginya angka pernikahan usia dini di wilayah Jawa Tengah yang memutus akses pendidikan anak. Kasus peredaran narkotika yang menyasar usia produktif di kawasan eks-Karesidenan Kedu juga menjadi materi gugatan yang mereka layangkan kepada pemangku kebijakan.
Seluruh persoalan riil tersebut dianalisis langsung oleh para peserta melalui skema diskusi kelompok terpadu. Mereka memetakan ketimpangan fasilitas pendidikan, minimnya ruang publik gratis untuk berekspresi, serta dampak kerusakan lingkungan di wilayah pegunungan yang mengancam hak hidup sehat bagi anak.
Draf rekomendasi tertulis yang dihasilkan dari diskusi tersebut diformulasikan sebagai dokumen tuntutan resmi. Berkas ini diserahkan langsung kepada otoritas terkait sebagai alat ukur transparansi kinerja birokrasi dalam merespons pemenuhan hak-hak dasar kelompok minoritas dan usia sekolah.
Urgensi Kebijakan Ramah Anak di Wonosobo Bebas Kekerasan
Desakan pengetatan kebijakan ramah anak di Wonosobo muncul akibat lambatnya penanganan laporan kasus kekerasan anak yang terjadi belakangan ini. Para pelajar menuntut realisasi anggaran yang berfokus pada pembangunan manusia, bukan sekadar pembiayaan proyek semen dan aspal jalanan secara masif.
Kehadiran perwakilan anak penyandang disabilitas dalam forum ini mempertegas kebutuhan infrastruktur publik yang inklusif di pelosok desa. Kelompok difabel menuntut aksesibilitas bangku sekolah, transportasi umum, dan fasilitas umum yang ramah bagi seluruh tingkatan fisik tanpa diskriminasi.
Masalah ketergantungan gawai dan paparan konten digital negatif juga menjadi poin krusial dalam draf tuntutan remaja. Peserta forum mendesak penambahan kurikulum literasi siber tingkat daerah guna memitigasi risiko gangguan psikologis akibat tekanan media sosial di kalangan pelajar.
Ketua Panitia Swara Cah Wonosobo, Firdaus, membenarkan bahwa pertemuan pada Kamis (25/6) ini menjadi momentum bagi para pelajar untuk menagih komitmen riil dari instansi pemerintah. Langkah ini diambil untuk memotong jalur birokrasi yang panjang agar keluhan anak-anak langsung didengar pembuat keputusan.
“Kami berharap Wonosobo tidak hanya maju dari sisi pembangunan dan infrastruktur, tetapi juga menjadi daerah yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan, serta ramah terhadap tumbuh kembang,” kata Firdaus.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan bersedia menerima dokumen rekomendasi strategis yang disusun oleh ratusan pelajar tersebut. Pihaknya menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk mengintegrasikan catatan itu ke dalam rencana kerja pembangunan daerah.
Afif menegaskan bahwa struktur pemerintahan di tingkat kabupaten hingga kecamatan harus membuka ruang bagi aspirasi publik agar predikat wilayah layak anak dapat tercapai. Ia meminta dokumen peraturan perundang-undangan daerah ke depan wajib mengadopsi masukan teknis dari kelompok pemuda.
“Anak-anak bukanlah objek pasif yang hanya menerima hasil pembangunan, tetapi merupakan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan daerah,” ujar Afif.
Kasdim 0707/Wonosobo Pimpin Upacara Safari Sekolah Ramah Anak Di MTsS An Nuur Kalierang
Safari Sekolah Ramah Anak di Wonosobo: Bupati Afif Peringatkan “Tiga Dosa Besar Pendidikan”
Pemkab Wonosobo Siap Dukung Gerakan Ramadan Ramah Anak untuk Meningkatkan Kualitas Pengasuhan
