Yogyakarta, satumenitnews.com – Dwi Yuli Prasetyo terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2026–2029. Ia terpilih dalam Konferensi Daerah (Konferda) II GPM DIY di D’Joglo Villa Pinus Pengger, Minggu (18/10/2026).
Dalam kepemimpinannya selama tiga tahun ke depan, Dwi menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Marhaenisme, memperkuat kedekatan organisasi dengan rakyat, dan menjalankan kerja nyata. Pesan itu ia sampaikan dalam sambutan pertamanya sebagai ketua terpilih, sejalan dengan tema Konferda II, “Marhaenisme di Bumi Istimewa Bersatu”.
Dwi mengingatkan kader GPM agar tidak menjadikan Marhaenisme sebatas identitas organisasi. Menurutnya, nilai perjuangan tersebut harus hadir melalui tindakan nyata, terutama dalam membantu rakyat dan merespons persoalan yang mereka hadapi.
Ia juga menekankan tiga prinsip kerja yang perlu menjadi pegangan seluruh kader, yakni kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
GPM DIY Periode 2026–2029 Didorong Dekat dengan Rakyat
Kepemimpinan baru GPM DIY menghadapi tantangan untuk menjaga konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat keterlibatan kader di tengah masyarakat. Kedekatan dengan rakyat menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan Dwi dalam forum tersebut.
Kerja keras menuntut kesungguhan kader dalam menjalankan program organisasi. Kerja cerdas membutuhkan kemampuan membaca persoalan dan menentukan langkah yang tepat, sedangkan kerja ikhlas menempatkan pengabdian sebagai bagian penting dari perjuangan.
Tema “Marhaenisme di Bumi Istimewa Bersatu” juga menegaskan pentingnya persatuan antarkader dan antarcabang. Forum ini dihadiri kader dari DPC GPM Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo.
Konferda II menjadi ruang konsolidasi bagi para kader untuk membahas pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya dan menentukan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya.
DPP GPM Tegaskan Independensi Organisasi
Ketua Dewan Penasihat DPP GPM, Bung Toto Suryawan Soekarnoputra, dalam sambutannya menegaskan bahwa GPM merupakan organisasi independen dengan paradigma baru yang terbuka bagi berbagai kalangan.
Ia menyampaikan bahwa perbedaan latar belakang dan warna politik tidak seharusnya menghalangi siapa pun untuk bersama-sama membangun organisasi. GPM harus memberi ruang bagi berbagai kalangan yang memiliki komitmen terhadap perjuangan organisasi tanpa terikat pada afiliasi pihak tertentu.
Pesan tersebut menempatkan independensi sebagai salah satu prinsip yang perlu dijaga dalam pengembangan GPM. Keterbukaan organisasi juga menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi dan membangun kerja bersama.
Sekretaris Jenderal DPP GPM, Bung Putra Naibaho, turut menyoroti posisi Yogyakarta dalam dinamika organisasi. Ia menyampaikan bahwa revolusi dimulai dari Yogyakarta dan mendorong kader untuk terus membangun organisasi melalui kerja-kerja setelah kongres.
Putra juga memberi ruang bagi dinamika organisasi di tingkat daerah. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan menentukan langkah organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Pleno Bahas Pertanggungjawaban Kepengurusan
Sebelum menetapkan ketua baru, Konferda II menjalankan agenda persidangan yang mencakup laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya. Sidang dipimpin Bung Antonius Fokki Ardiyanto bersama Bung Riyanto Kuncoro.
Dalam pleno berikutnya, forum menghendaki Putra Naibaho turut mengawal jalannya persidangan. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan regenerasi kepemimpinan GPM DIY.
Riyanto Kuncoro, yang memimpin DPD GPM DIY pada periode sebelumnya, menyampaikan bahwa sejumlah kader datang dengan biaya sendiri untuk mengikuti konferda. Ia juga berterima kasih kepada warga Sendangsari yang telah ikut menyengkuyung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Riyanto berharap para kader tetap menjaga persatuan setelah konferda dan mendukung keberlanjutan organisasi di bawah kepemimpinan yang baru.
Konferda II turut dihadiri jajaran DPP GPM, yakni Putra Naibaho selaku sekretaris jenderal, Toto Suryawan Soekarnoputra dan Bung Bambang dari unsur penasihat, Antonius Fokki Ardiyanto selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Riyanto Kuncoro selaku Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi, serta Bung Edy Susanto selaku Wakil Ketua Bidang Hukum.
Pataka dan Cap Organisasi Diserahkan kepada Ketua Terpilih
Pergantian kepemimpinan ditandai dengan penyerahan pataka dan cap organisasi kepada Dwi Yuli Prasetyo. Riyanto Kuncoro menyerahkan pataka organisasi, sedangkan Antonius Fokki Ardiyanto menyerahkan cap organisasi kepada ketua terpilih.
Prosesi tersebut menjadi bagian dari peralihan tanggung jawab organisasi kepada kepengurusan baru untuk periode 2026–2029.
Dengan masa jabatan tiga tahun, Dwi memimpin GPM DIY dengan penekanan pada penguatan organisasi, independensi, dan kedekatan dengan rakyat. Dalam sambutan pertamanya, ia kembali mengingatkan kader agar menjaga Marhaenisme melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
