Wonosobo, satumenitnews.com – “Kami tidak ingin warga desa berangkat ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi, apalagi menjadi korban,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, saat meresmikan Desa Migran EMAS di Desa Jlamprang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Rabu (25/6/2025).
Peluncuran yang digelar di Gedung Serbaguna Desa Jlamprang ini sekaligus menjadi pembuka kegiatan sosialisasi peluang kerja luar negeri yang dihadiri oleh Bupati, Kapolres, DPRD, Dirjen, dan masyarakat sekitar.
“Saya sangat senang bisa hadir langsung di Wonosobo. Ini bentuk komitmen kita bersama melindungi warga desa yang ingin memperbaiki nasib,” ungkap Abdul Kadir di hadapan warga.
Desa Harus Jadi Tangan Pertama dalam Perlindungan
Dalam pidatonya, Abdul Kadir menjelaskan bahwa Desa Migran EMAS adalah konsep perlindungan berbasis desa yang menekankan gotong royong seluruh pihak.
“Mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, sampai RT dan RW, semuanya harus tahu dan terlibat,” tegasnya.
Ia menyebut layanan dalam desa ini meliputi edukasi, sosialisasi prosedur, intervensi jika terjadi potensi penyimpangan, serta pendampingan usaha agar masyarakat tidak menjadikan migrasi sebagai satu-satunya jalan ekonomi.
“Kita ingin desa ini menjadi pelindung pertama. Jangan ada lagi yang berangkat lewat jalur belakang,” ujarnya.
Komitmen Desa dan Perdes Jadi Fondasi
Abdul Kadir menyampaikan, desa yang bergabung dalam program ini wajib memiliki komitmen dan peraturan desa (Perdes) yang mendukung perlindungan migran.
“Sudah ada Perdes, sudah ada payung hukumnya. Tinggal dijalankan. Terima kasih untuk Pak Bupati yang sudah bantu fasilitasi ini,” ucapnya di hadapan Forkopimda.
Ia berharap program ini bisa menular ke desa-desa lain di Wonosobo. “Wonosobo ini kantong besar pengirim pekerja migran. Maka harus jadi contoh perlindungan juga,” tambahnya.
Gaji di Jepang Bisa Rp25 Juta, Tapi Jangan Lewat Calo
Di tengah sambutannya, Abdul Kadir memberi ilustrasi konkret soal peluang kerja luar negeri yang legal dan menjanjikan.
“Perawat di Jepang bisa dapat Rp. 15 sampai Rp. 25 juta. Tapi berangkatnya harus resmi. Jangan lewat calo, jngan lewat pintu belakang,” katanya dengan nada tegas.
Menurutnya, jika dilakukan prosedural, warga tidak hanya membawa pulang uang, tapi juga pengalaman, pengetahuan, dan cara hidup yang lebih sehat dan tertata.
“Pulang-pulang mereka jadi agen perubahan. Ini investasi sumber daya manusia,” ujar dia.
Pemerintah Hadir untuk Pekerja di Wilayah Konflik
Dalam wawancara terpisah usai acara, Abdul Kadir juga menyinggung soal kondisi pekerja migran di kawasan konflik seperti Qatar dan Iran.
“Kalau di Iran, itu sudah ditangani Kementerian Luar Negeri. Tapi di Qatar, ada sekitar 2.000 yang terdaftar di kami,” jelasnya.
Ia menyebut pemerintah tengah melakukan pendataan, memberi edukasi perlindungan, dan mendorong perpindahan ke lokasi yang lebih aman.
“Dirjen saya sudah kontak dengan Kemenlu dan Kedutaan RI di Qatar. Tadi pagi sudah ada laporan langkah-langkah mitigasi,” katanya.
Menurutnya, negara tidak akan lepas tangan. “Kita hadir. Kita lindungi. Karena mereka bukan sekadar angka, tapi anak-anak bangsa yang sedang berjuang,” tutup Abdul Kadir.
