Wonosobo, satumenitnews.com – Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tengah mematangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrembangkab) yang diselenggarakan pada Rabu (27/3/2025) di BAPPEDA menjadi forum penting untuk merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada penguatan sektor agrobisnis dan pariwisata.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, dan Kepala BAPPEDA, Supriyadi.
Penguatan Sektor Unggulan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, menekankan pentingnya sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan hasil Musrembangkab dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
“Musrembangkab ini merupakan kesempatan untuk bersama-sama membangun Wonosobo yang lebih sejahtera, adil, dan makmur,” ujar Husein.
Visi ini, menurutnya, akan terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara ekonomi dan sosial, pemerataan pembangunan, dan kemajuan daerah yang aman dan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi tersebut.
Agrobisnis dan Pariwisata: Mesin Penggerak Ekonomi Wonosobo
Musrembangkab 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Menuju Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur”. Kepala BAPPEDA, Supriyadi, menjelaskan bahwa Musrembangkab ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD dan APBD 2026.
Prosesnya melibatkan berbagai usulan dari tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, dan DPRD.
“Kami akan mengoptimalkan setiap rupiah APBD untuk program prioritas yang telah disepakati,” tegas Supriyadi.
Ia menambahkan bahwa proses sinkronisasi dengan pemerintah provinsi akan dilakukan setelah Musrembangkab untuk memastikan keselarasan program dan pendanaan. Partisipasi masyarakat melalui berbagai forum musyawarah sebelumnya telah dipertimbangkan dalam perencanaan ini.
Supriyadi juga menekankan pentingnya memperhatikan keterbatasan fiskal dalam merumuskan program pembangunan.
Langkah Selanjutnya: Sinkronisasi dan Implementasi
Setelah Musrembangkab, tahap selanjutnya adalah konsultasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan sinkronisasi program dan pendanaan. Pelaksanaan Musrembangkab yang dilakukan secara hybrid (gabungan daring dan luring) memastikan partisipasi maksimal dari semua pihak terkait.
Dengan demikian, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonosobo melalui penguatan sektor agrobisnis dan pariwisata.
