Yogyakarta, satumenitnews.com – Persoalan validitas data kemiskinan kembali mencuat dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tingkat Kabupaten Wonosobo. Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, secara tersirat menyangsikan keakuratan data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi patokan penyaluran bantuan. Ia menilai data tersebut belum sepenuhnya memotret kondisi riil masyarakat di lapisan paling bawah.
Pernyataan ini dilontarkan Amir usai menghadiri puncak resepsi HPN 2026 dan pelantikan pengurus Komunitas Jurnalis Wonosobo (KJW) di Ballroom Hotel Horison Emerald Timoho, Yogyakarta, Senin (9/2/2026). Husein menyebut masih ada kesenjangan antara data di atas kertas dengan fakta di lapangan.
“Tidak bisa kita hanya berpangku pada desil satu atau desil dua, karena juga ada beberapa temuan yang tidak masuk di salah satu desil tersebut,” kata Amir Husein saat diwawancarai sejumlah awak media di lokasi acara.
Husein meminta insan pers tidak hanya memproduksi berita seremonial, melainkan mengambil peran substansial dalam mengawasi celah data tersebut. Ia berharap wartawan yang setiap hari berada di lapangan dapat menjadi mata dan telinga pemerintah untuk menemukan warga miskin yang tercecer dari pendataan.
“Teman-teman pers bisa memberikan informasi, saling mengamati di mana kita harus bisa melakukan atau melaksanakan untuk yang tidak berada di desil-desil tersebut,” tambahnya.
Geser Fokus ke Modal Usaha
Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun ini mulai mengubah haluan strategi pengentasan kemiskinan. Fokus tidak lagi sekadar bantuan sosial bersifat konsumtif, melainkan pemberdayaan ekonomi. Sasaran utama program ini meliputi warga usia produktif di atas 25 tahun, lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit menahun.
Amir menjelaskan bahwa pola pikir masyarakat penerima bantuan harus diubah agar tidak melulu bergantung pada uluran tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, skema bantuan modal usaha kini menjadi prioritas untuk mendongkrak kemandirian ekonomi.
“Kita berharap bahwa kelompok-kelompok miskin ini kita beri bantuan modal untuk bisa lebih mandiri guna tidak ketergantungan dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Terkait mekanisme penyaluran, Amir menyebut pemerintah sedang menyiapkan regulasi agar warga miskin bisa mengakses permodalan melalui perbankan daerah maupun kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun, ia mengakui belum ada angka pasti terkait jumlah penerima manfaat tahun ini karena masih dalam tahap penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Penerima manfaat kira-kira belum tahu persis ya, karena untuk RAB-nya kita belum tahu persis seperti apa dari Baznas. Yang jelas kita sudah menganggarkan untuk bantuan-bantuan kelompok,” jelas Husein.
Janji Sisir 265 Desa
Selain pembenahan data dan skema bantuan, Amir Husein juga menargetkan pendekatan personal dengan turun langsung ke seluruh wilayah administratif di Wonosobo. Ia merasa perlu melihat langsung kondisi warganya tanpa sekat birokrasi, terutama mereka yang rentan dan sakit menahun.
Wakil Bupati berkomitmen untuk mengunjungi ratusan desa selama masa jabatannya untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan dan infrastruktur desa memadai.
“Insya Allah dalam waktu lima tahun semua akan dikunjungi. Di 265 desa kita akan setapak di sana, kita akan melihat yang sungguh di masyarakat desa seperti apa,” pungkasnya.