Wonosobo, satumenitnews.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat ikut meringankan beban korban banjir bandang di Sumatra dan bencana longsor di Pandanarum, Banjarnegara. Ajakan ini mereka bungkus dalam gerakan bertajuk Rakyat Bantu Rakyat, sebuah ruang solidaritas publik untuk berdoa sekaligus berdonasi.
Aksi galang dana bencana itu berlangsung selama tiga hari, 2–4 Desember 2025, dan dipusatkan di kawasan perempatan lampu merah Taman Plaza Wonosobo, Jalan Ahmad Yani. Para kader PMII turun langsung ke jalan, berinteraksi dengan pengguna jalan dan warga yang melintas, sambil mengedukasi soal pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap korban bencana.
Negara Dinilai Lambat Hadir Saat Bencana
Ketua PC PMII Wonosobo, Ahmad Nur Sholih, menegaskan bahwa gerakan Rakyat Bantu Rakyat lahir dari rasa keprihatinan mendalam terhadap sikap negara yang dinilai lambat merespons berbagai bencana di Indonesia. Ia menilai, warga tidak bisa terus menggantungkan harapan hanya pada negara ketika bencana datang berulang.
“Gerakan Rakyat Bantu Rakyat lahir dari kesadaran paling jujur bahwa kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan harapan pada negara yang hari ini sering terlambat hadir,” ujar Ahmad saat ditemui, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, kondisi di lapangan sering memperlihatkan bagaimana warga bergerak lebih dulu, sementara bantuan resmi baru menyusul kemudian. Dalam situasi ini, inisiatif akar rumput seperti galang dana bencana menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan mendesak para korban.
Ahmad menyebut, masyarakat sipil justru menunjukkan refleks solidaritas yang lebih cepat. Gerakan turun ke jalan, pengumpulan donasi, hingga pengorganisasian relawan kerap dimulai dari komunitas dan kelompok-kelompok kecil, termasuk organisasi mahasiswa seperti PMII.
Bencana Bukan Sekadar Peristiwa Alam
PMII Wonosobo menilai banjir bandang dan longsor yang berulang bukan sekadar peristiwa alam semata. Mereka menyoroti faktor kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung lama tanpa pengawasan dan penanganan serius.
Dalam pandangan PMII, kerusakan hutan, pembukaan lahan tanpa kontrol, serta penebangan yang dilegalkan atas nama investasi menjadi pemicu utama bencana yang terus berulang. Praktik-praktik itu dianggap mengabaikan keselamatan rakyat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
“Negara tidak bisa terus-menerus meminta rakyat ‘bersabar’, sementara pengawasan hutan dilemahkan, lingkungan dibiarkan rusak, dan bencana terus berulang tanpa evaluasi yang sungguh-sungguh,” kata Ahmad.
Ia menegaskan, ketika kebijakan lebih memihak kepentingan investasi ketimbang keselamatan lingkungan, rakyatlah yang menanggung risiko paling besar. Warga yang tinggal di lereng, bantaran sungai, dan kawasan perbukitan menjadi kelompok pertama yang merasakan dampak banjir dan longsor.
Rakyat Paling Dirugikan Saat Negara Abai
Ahmad menuturkan bahwa rakyat selalu berada di barisan paling rentan ketika negara lalai mengawasi kerusakan lingkungan. Ia menekankan, masyarakat kecil yang bergantung pada alam justru menjadi pihak yang paling dirugikan saat bencana datang.
Menurutnya, kebijakan yang tidak berpihak pada pemulihan ekologi memperlebar jurang ketimpangan. Sementara kelompok yang diuntungkan oleh pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam sering kali tidak berada di lokasi paling terdampak.
Dalam konteks ini, gerakan galang dana bencana yang digelar PMII Wonosobo tidak hanya berfungsi sebagai aksi sosial, tetapi juga sebagai pengingat bahwa bencana memiliki akar struktural. Ada kebijakan, pembiaran, dan lemahnya pengawasan yang perlu dievaluasi secara serius.
Ahmad berharap, suara-suara dari daerah seperti Wonosobo turut menekan pemerintah agar memperkuat komitmen perlindungan lingkungan. Ia menilai, perbaikan tata kelola lingkungan menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Gotong Royong Jadi Sandaran Saat Negara Lambat
Di tengah kritik terhadap lambannya negara, PMII Wonosobo menegaskan bahwa solidaritas masyarakat menjadi kekuatan utama ketika bencana melanda. Lewat gerakan Rakyat Bantu Rakyat, mereka mengajak warga Wonosobo meneguhkan kembali semangat gotong royong sebagai modal sosial bangsa.
“Ketika negara lambat menjangkau, kita sebagai masyarakat sipil tidak bisa terus berharap kepada negara. Justru rakyatlah yang harus saling menguatkan, saling menjaga, dan saling menjadi sandaran,” ujarnya.
Para kader PMII yang turun ke jalan tidak hanya mengedarkan kotak donasi. Mereka juga menyapa satu per satu pengendara, menjelaskan tujuan penggalangan dana, serta mengajak warga mendoakan para korban banjir bandang di Sumatra dan longsor di Pandanarum.
Aksi di perempatan lampu merah Taman Plaza Wonosobo itu menjadi ruang pertemuan singkat antara mahasiswa dan warga. Di sela lampu merah, sebagian pengendara menurunkan kaca mobil, mengulurkan uang, dan menerima selebaran singkat yang berisi ajakan kepedulian serta pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Galang Dana Bencana Sebagai Pengingat Jaga Lingkungan
Melalui aksi galang dana bencana ini, PMII Wonosobo berharap donasi yang terkumpul mampu membantu meringankan beban korban, mulai dari kebutuhan logistik hingga keperluan darurat lainnya. Mereka berencana menyalurkan bantuan secara terkoordinasi dengan jaringan relawan di daerah terdampak.
Lebih jauh, PMII ingin menjadikan gerakan ini sebagai momentum refleksi bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mereka mengingatkan bahwa selama kerusakan ekologis tidak dikendalikan, bencana serupa berpotensi terus berulang di berbagai daerah.
Kelompok mahasiswa ini menyebut bahwa solidaritas rakyat adalah kekuatan terbesar bangsa, terutama ketika berhadapan dengan dampak kerusakan ekologis. Di tengah berbagai keterbatasan, mereka yakin bahwa gerakan warga, keberanian bersuara, dan aksi saling membantu masih menjadi harapan utama di banyak tempat.
Bagi PMII Wonosobo, galang dana bencana bukan hanya tentang mengumpulkan uang. Gerakan ini juga menjadi cara untuk menghidupkan kesadaran, bahwa mencegah bencana membutuhkan kepedulian kolektif terhadap lingkungan sekaligus keberpihakan pada keselamatan rakyat di atas segalanya.