Wonosobo, satumenitnews.com – Tuntutan warga agar Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan perbaikan total ruas Jalan Kalibeber-Deroduwur sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 berbenturan dengan realitas anggaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Wonosobo, Mugi Sugeng, memastikan pengaspalan total dan permanen baru bisa dimasukkan dalam skala prioritas pada tahun anggaran 2027.
Pernyataan ini merupakan respons atas aksi protes teatrikal puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Infrastruktur Berkeadilan pada akhir pekan lalu, Sabtu (28/2/2026).
Aksi Tanam Pisang dan Lima Tuntutan Warga
Dalam aksi tersebut, warga dari Desa Deroduwur, Derongisor, Mojosari, dan Pungangan turun ke jalan menanam pohon pisang hingga memancing ikan di kubangan air Desa Derongisor, Kecamatan Mojotengah.
Koordinator Aksi, Hendri, menegaskan bahwa gerakan ini murni luapan keresahan publik.
“Ini bukan mewakili golongan atau individu tertentu, tapi mewakili seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hendri di lokasi aksi.
Berdasarkan siaran pers resmi aliansi, kerusakan parah terjadi di sepanjang 11,5 kilometer yang mencakup Jalan Kalibeber-Deroduwur (6,4 km) dan Mojosari-Gondang (5,1 km).
Kondisi aspal yang berlubang, retak, dan tergenang air dinilai sangat mengancam keselamatan, terutama saat kondisi darurat medis.
“Setiap hari kami mempertaruhkan keselamatan untuk bekerja, sekolah, membawa hasil panen, bahkan saat harus menuju fasilitas kesehatan,” tulis pernyataan tertulis aliansi tersebut.
Kondisi ini dinilai warga semakin ironis karena jalan yang hancur merupakan akses utama menuju makam tokoh nasional sekaligus pendiri Universitas Sains Al-Qur’an, KH Haji Muntaha Al-Hafidz.
Alinasi warga memberikan ultimatum lima tuntutan tegas kepada Pemkab Wonosobo.
Mereka menuntut perbaikan total dengan aspal berkualitas, pembangunan drainase terintegrasi, serta penyelesaian proyek selambat-lambatnya sebelum Idul Fitri 2026.
Jika pemerintah abai, warga mengancam akan mengambil langkah kolektif yang lebih besar.
Anggaran DAK Terpotong Kebijakan Efisiensi
Menanggapi desakan warga empat desa tersebut, Wakil Ketua DPRD Wonosobo Mugi Sugeng memandang aksi turun ke jalan sebagai bentuk penyampaian hak warga negara untuk menuntut keadilan infrastruktur.
“Untuk masyarakat Deroduwur, terima kasih. Apa pun itu adalah hak-hak kita untuk menuntut pembangunan, untuk keadilan,” kata Mugi Sugeng, Senin (2/3/2026) lalu.
Namun, Mugi menjelaskan bahwa perbaikan jalan yang membentang belasan kilometer itu sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan daerah sejak tahun 2024.
Rencana tersebut gagal direalisasikan karena adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Dulu kita mengajukan ke pusat kaitan DAK sejumlah kurang lebih 8 miliar dan terkena efisiensi hingga anggarannya hilang ke-delete,” jelas politisi tersebut.
Karena seluruh pos anggaran tahun ini sudah diketuk dan berjalan, DPRD hanya bisa mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penanganan darurat dalam waktu dekat.
Mugi memastikan titik-titik kerusakan yang paling membahayakan akan segera direspons dengan sistem tambal sulam untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Mungkin nanti akan kita bantu di titik-titik yang berbahaya dulu. Kita dorong pemerintah daerah untuk ditambal dulu,” tambahnya.
Terkait tuntutan penyempurnaan jalan dan drainase secara keseluruhan, Mugi memastikan proyek tersebut diproyeksikan masuk skala prioritas dalam pembahasan APBD 2027 melalui tahapan perencanaan resmi.
