Wonosobo, satumenitnews.com – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo diwarnai insiden hilangnya pucuk pimpinan panitia pelaksana.
Kondisi ini memicu kekecewaan dari jajaran panitia yang telah merampungkan persiapan teknis di lapangan.
Ketua Organizing Commite (OC) Musda ke-XI DPD II Partai Golkar Wonosobo, Khakmim mengungkapkan rentetan kejanggalan yang terjadi beberapa hari sebelum acara puncak.
Instruksi Turun dari Provinsi
Khakmim menjelaskan bahwa gelaran Musda ini bukan inisiatif sepihak, melainkan tindak lanjut dari arahan langsung tingkat provinsi.
Menurutnya, instruksi pelaksanaan Musda dikeluarkan oleh DPD I Partai Golkar Jawa Tengah pada tanggal 28 April 2026.
“Melalui Surat Instruksi No : B 45/Golkar I/IV/2026, DPD I Partai Golkar Jateng memerintahkan kepada DPD II Partai Golkar Wonosobo untuk menggelar Musda ke-XI selambat-lambatnya pada Minggu, 10 Mei 2026,” kata Khakmim, Selasa (12/5/2026).
Masa jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo sebelumnya, Triana Widodo, memang telah berakhir.
Oleh karena itu, sejak Januari 2026 DPD I menunjuk Imam Teguh Purnomo yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Wonosobo.
Merespons surat instruksi tersebut, Imam Teguh Purnomo langsung membentuk susunan kepanitiaan guna mengeksekusi perintah partai.
Posisi Ketua Penyelenggara dipegang oleh Agus Riyadi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD II sekaligus anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.
Sementara itu Khakmim ditunjuk sebagai Ketua OC dan Ungkur Sutanto didapuk sebagai Ketua Stering Commite (SC).
Seluruh jajaran panitia yang telah dibentuk tersebut kemudian menggelar rapat persiapan teknis pelaksanaan Musda di Gedung Golkar Wonosobo.
Pimpinan Hilang Jelang Acara
Persiapan yang semula berjalan lancar mendadak kacau saat memasuki hari-hari terakhir menjelang tenggat pelaksanaan Musda.
“Hanya tanpa pemberitahuan apapun, pada H-3 pelaksanaan Musda, Plt Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo Imam Teguh Purnomo dan Ketua Penyelenggara Musda ke-XI Agus Riyadi menghilang tanpa keterangan yang jelas,” keluh Khakmim.
Keanehan semakin bertambah karena dua tenaga full timer kesekretariatan Kantor DPD II Partai Golkar Wonosobo juga mendadak mangkir dari pekerjaannya.
Nomor WhatsApp kedua staf sekretariat tersebut tidak aktif saat dihubungi oleh panitia.
Pencarian langsung ke kediaman masing-masing staf juga tidak membuahkan hasil karena keduanya tidak berada di rumah hingga saat ini.
“Kondisi tersebut tentu membuat kami dan panitia yang lain kebingungan. Sebab, di saat persiapan tehnis mesti dilakukan dan butuh koordinasi intens, justru Imam Teguh Purnomo dan Agus Riyadi malah loss kontak,” tutur Khakmim.
Panitia lain yang bersiaga setiap hari di Gedung Golkar terpaksa menunggu arahan tanpa kejelasan dari kedua pemimpin tersebut.
Tuntut Sanksi Organisasi
Khakmim menilai tindakan absennya pimpinan menjelang hari krusial melanggar etika organisasi partai politik.
“Jika ada kondisi darurat, setidaknya Plt Ketua DPD II Partai Golkar dan Ketua Penyelenggara Musda ke-XI, secara etika organisasi partai politik, menggelar rapat khusus untuk menunda, mengundur atau bahkan membatalkan waktu pelaksanaan Musda ke-XI,” sesalnya.
Sikap tersebut dinilai sama saja dengan lepas tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh DPD I Jateng.
Mengingat persiapan teknis acara sudah hampir mencapai seratus persen, jajaran panitia yang tersisa sepakat untuk terus menjalankan agenda Musda ke-XI.
Langkah berani ini diambil karena tidak ada perintah penghentian resmi dari struktur partai tingkat atas.
“Baik dari DPD I Partai Golkar Jateng dan DPP Partai Golkar di Jakarta, juga tidak ada perintah khusus untuk menghentikan proses pelaksanaan Musda ke-XI. Maka tidak bisa Musda dianggap tidak sah dan illegal,” tegasnya.
Musda ke-XI tetap berjalan sebagai bentuk kepatuhan murni terhadap instruksi awal dari DPD I Partai Golkar Jateng.
Khakmim menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas keamanan, kelancaran, dan kesuksesan Musda seharusnya melekat pada Plt Ketua.
“Harus ada sanksi berat terhadap Imam Teguh Purnomo dan Agus Riyadi, selaku Plt Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo dan Ketua Penyelenggara Musda ke-XI, yang tidak bisa melaksanakan Musda ke-XI sesuai instruksi DPD I Partai Golkar Jateng,” pinta Khakmim.
11 Etika Dasar Berpolitik yang Wajib Dipegang untuk Demokrasi yang Berintegritas
7 Etika Dasar Berpolitik yang Harus Dijunjung untuk Demokrasi Sehat
Langkah Mudah Mengecek KTP Anda Terdaftar di Partai Politik atau Tidak
Mengapa Etika Dasar dalam Politik Penting untuk Demokrasi Sehat?
Bijak Menyikapi Dinamika Politik di Kabupaten Wonosobo dan Isu Nasional
Primitif Politik: Ancaman bagi Demokrasi dan Kesehatan Politik Modern