Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) resmi meluncurkan program Desa Migran EMAS di Kabupaten Wonosobo, Rabu (25/6/2025).
Peresmian dilakukan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang juga menjabat Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, di Gedung Serbaguna Desa Jlamprang, Kecamatan Leksono.
Tiga desa ditetapkan sebagai percontohan, yakni Desa Jlamprang, Desa Kuripan, dan Desa Margosari. Ketiganya diharapkan menjadi model dalam membangun ekosistem migrasi yang legal, aman, dan berpihak pada warga desa.
Afif Nurhidayat: “Kami Tak Ingin Warga Berangkat Diam-Diam”
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk kepedulian terhadap warga yang mencari peluang kerja ke luar negeri.
“Migrasi bukan sekadar pergi. Kami ingin warga Wonosobo pulang membawa harapan, membawa ilmu, dan memberi semangat baru untuk desa,” kata Afif tegas.
Ia menambahkan, “Kami tidak ingin ada warga yang berangkat ke luar negeri secara diam-diam tanpa perlindungan, lalu pulang dengan luka.”
Menurut Afif, program Desa Migran EMAS merupakan investasi sosial yang berdampak jangka panjang. “Desa harus jadi pusat literasi migrasi. Di situlah warga belajar, paham haknya, dan tahu caranya berangkat secara bermartabat,” jelasnya.
Komitmen Pemkab: Perdes dan Perda Sudah Siap
Afif menyebut Pemkab Wonosobo telah menyiapkan regulasi pendukung. “Peraturan Desa sudah kami dorong. Bahkan Peraturan Daerah juga telah kami siapkan. Ini bukti bahwa Wonosobo siap menjaga warganya sejak dari hulu,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen desa untuk menjaga kualitas program ini. “Mari kita rawat bersama. Ini bukan proyek singkat. Ini pondasi masa depan kita bersama,” pungkasnya.
Desa Jadi Ujung Tombak Perlindungan PMI
Menteri Abdul Kadir Karding mengatakan, peluncuran Desa Migran EMAS adalah bentuk gotong royong semua pihak. “Dari pemerintah, perangkat desa, hingga masyarakat, semua harus terlibat dalam melindungi PMI,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa layanannya mencakup edukasi hukum, informasi prosedural, pendampingan usaha, hingga perlindungan dari migrasi ilegal.
“Kalau dikelola dari awal, migrasi bisa jadi kekuatan ekonomi desa,” ujarnya.
Belajar dari Lampung, Targetkan Dampak Langsung ke Warga
Karding mencontohkan Desa Bumidaya di Lampung Selatan yang sukses mengelola migrasi. “Ada 250 warga kerja legal di Taiwan. Remitansi yang masuk bisa Rp500 juta per bulan. Itu hasil pengelolaan bersama antara kepala desa dan warga,” katanya.
Ia berharap Wonosobo bisa meniru hal serupa. “Kita ingin pekerja migran pulang membawa bukan hanya uang, tapi keterampilan, kedisiplinan, dan cara hidup sehat,” ujarnya.
