Yogyakarta, satumenitnews.com – Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Demangan, Kota Yogyakarta, mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara agar segera merealisasikan bantuan kendaraan operasional bagi koperasi. Penyaluran bantuan dari negara harus didasarkan pada kebutuhan riil, kesiapan operasional, serta kinerja koperasi, bukan semata-mata pada keberadaan gerai fisik.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP., selaku Ketua KDKMP Demangan, dalam momentum kunjungan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ke Kota Yogyakarta.
Kunjungan tersebut dihadiri oleh lima perwakilan Kemenko PMK, yakni, Mustikorini Indrijatiningrum, Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan; Setio Aribowo, Analis Kebijakan Ahli Muda; Tri Nugroho Herusanto, Pengelola APBN Ahli Madya/Pejabat Pembuat Komitmen; Raissa Myrilla, Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan Putra Ananda Tri Wibowo, Staf.
Rangkaian kunjungan diawali di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke sekretariat KDKMP Demangan yang berlokasi di Bale Marhaen Pengok, Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Fokki menyampaikan bahwa program bantuan kendaraan operasional yang disalurkan melalui Agrinas harus benar-benar menjawab kebutuhan koperasi di lapangan. Menurutnya, bantuan negara tidak semestinya hanya bertumpu pada indikator administratif berupa keberadaan bangunan atau gerai fisik, melainkan juga harus memperhatikan aktivitas usaha, tata kelola, dan perkembangan koperasi yang bersangkutan.
“Kami meminta Agrinas segera menurunkan bantuan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih Demangan. Jangan sampai koperasi yang sudah berjalan dan memiliki aktivitas usaha justru terhambat hanya karena ukuran keberhasilan penerima bantuan lebih menitikberatkan pada keberadaan gerai fisik,” tegas Fokki.
Ia menilai, koperasi merupakan badan usaha milik anggota yang harus dibangun berdasarkan prinsip kemandirian, partisipasi, dan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap koperasi penerima bantuan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan melihat kondisi riil dan rekam jejak operasionalnya.
Salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun sebelumnya. Melalui RAT, perkembangan usaha, pertanggungjawaban pengurus, partisipasi anggota, serta arah kebijakan koperasi dapat diketahui secara lebih objektif.
“Kalau ingin melihat apakah sebuah koperasi benar-benar hidup, lihat aktivitas usahanya, lihat pertanggungjawaban pengurusnya dalam RAT, dan lihat manfaat yang dirasakan anggotanya. Jangan hanya melihat ada atau tidaknya bangunan gerai. Koperasi bukan sekadar gedung, papan nama, atau bangunan fisik, melainkan organisasi ekonomi rakyat yang harus bergerak dan menghasilkan manfaat,” ujar Fokki.
KKMP Demangan Yogyakarta Sudah Mengembangkan Gerai Online
Fokki menjelaskan bahwa KKMP Demangan telah mengembangkan gerai secara daring atau online sebagai bagian dari upaya menjalankan aktivitas usaha koperasi. Pilihan model usaha tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi koperasi tidak harus selalu ditandai dengan keberadaan gerai fisik konvensional.
Menurutnya, model gerai daring tetap perlu diperhitungkan dalam menilai kesiapan dan aktivitas koperasi, sepanjang dapat dibuktikan melalui kegiatan usaha, transaksi, tata kelola, dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Di KKMP Demangan, kami sudah memiliki gerai online. Artinya, kami berupaya menjalankan koperasi melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu, kami berharap model usaha seperti ini juga mendapat perhatian dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Jangan sampai koperasi yang bergerak secara digital diperlakukan seolah-olah tidak beroperasi hanya karena belum memiliki gerai fisik,” tegasnya.
Ia menambahkan, bantuan kendaraan operasional memiliki arti strategis bagi pengembangan usaha koperasi. Kendaraan dapat menunjang distribusi barang, pengadaan kebutuhan anggota, pelayanan kepada masyarakat, serta memperluas jangkauan pemasaran produk. Dengan dukungan sarana tersebut, koperasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat kegiatan usahanya.
Bantuan Negara Harus Tepat Sasaran dan Berkeadilan
Dalam kunjungan tersebut, Fokki juga berharap aspirasi yang disampaikan kepada perwakilan Kemenko PMK dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih, khususnya terkait mekanisme penetapan penerima manfaat dan penyaluran sarana operasional melalui Agrinas.
Menurutnya, kebijakan bantuan pemerintah harus memberikan kesempatan yang adil bagi koperasi yang telah menunjukkan aktivitas dan kesiapan usaha. Indikator penerima bantuan perlu disusun secara transparan, terukur, dan mempertimbangkan karakteristik usaha koperasi yang beragam.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami meminta agar penilaian dilakukan secara objektif dan adil. Koperasi yang sudah berusaha, memiliki aktivitas usaha, dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan negara,” ungkapnya.
Fokki menegaskan, KKMP Demangan mendukung penguatan program Koperasi Merah Putih sebagai upaya membangun ekonomi rakyat. Namun, dukungan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan nyata koperasi, termasuk dukungan kendaraan operasional bagi koperasi yang memenuhi ketentuan.
“Koperasi Merah Putih jangan berhenti menjadi program administratif. Kita ingin koperasi benar-benar menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat, memperkuat usaha anggota, membuka akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami menuntut Agrinas segera menindaklanjuti kebutuhan bantuan kendaraan bagi KDKMP Demangan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Fokki.
KDKMP Demangan berharap kunjungan Kemenko PMK ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Koperasi Merah Putih berpijak pada kondisi nyata di lapangan, menghargai inovasi usaha, serta menempatkan keberlanjutan operasional dan manfaat ekonomi bagi anggota sebagai bagian penting dari evaluasi penerima bantuan negara.
