Wonosobo, satumenitnews.com – Ratusan warga dari berbagai latar belakang keyakinan menggelar Kirab Tumpeng Lintas Agama di pusat kota Wonosobo pada Rabu (1/7/2026). Beragam hasil panen pertanian dan gunungan diarak keliling kota sebagai wujud syukur atas hasil bumi sekaligus simbol kokohnya kerukunan antarwarga.
Dalam tradisi ini, warga berbaur memanggul gunungan berisi sayuran, buah-buahan, dan penganan tradisional. Arak-arakan ini menarik antusiasme masyarakat yang memadati rute jalan raya, diakhiri dengan tradisi memperebutkan isi gunungan tanpa memandang sekat identitas sosial maupun agama.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, yang hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa keberagaman adalah modal sosial krusial bagi kemajuan daerah. Ia menyoroti interaksi warga yang kini telah berkembang pesat.
“Keberagaman tidak lagi sekadar hidup berdampingan, tetapi menjadi kekuatan untuk bekerja sama, bergotong royong, menyelesaikan persoalan bersama,” tegas Afif. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah akan gagal jika fondasi sosial penduduknya rentan pecah.
Peran Perempuan dan Pengukuran Indeks Harmoni
Aksi turun ke jalan lintas iman ini bukan sekadar parade budaya tahunan bagi warga Kedu dan sekitarnya, melainkan instrumen riil menekan potensi gesekan sosial di tengah derasnya arus informasi.
Menghadapi dinamika kependudukan yang terus berubah, warga Wonosobo mengambil langkah proaktif dengan membentuk Paguyuban Perempuan Penggerak Harmoni dan Kerukunan (P3HK). Kelompok tingkat basis massa ini diklaim sebagai gerakan pertama di tingkat nasional yang berfokus memelihara kedamaian langsung dari lingkungan rumah tangga.
Para perempuan ini mendapat mandat strategis menyusun cara mendidik anak agar berpikiran terbuka sejak dini. Mereka juga bertugas sebagai pendeteksi awal potensi perselisihan antartetangga.
Selain pendekatan kultural dan peran perempuan, Pemkab Wonosobo kini menerapkan sistem pengukuran elektronik indeks harmoni. Warga berpartisipasi mengisi kuesioner digital guna menghasilkan data objektif terkait kualitas pergaulan sosial di setiap kawasan. Pendataan ini membuang asumsi sepihak dan menjadi dasar pemerintah memetakan area rawan perselisihan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Wonosobo, Agus Kristiono, menambahkan bahwa kerukunan menuntut perjumpaan fisik secara kontinu. “Persaudaraan tidak bisa dibangun hanya melalui tulisan di internet tanpa adanya ruang perjumpaan tatap muka,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Syaiful Mujab, menyoroti urgensi regenerasi budaya damai. Bertahannya rutinitas pertemuan komunal ini dinilai sangat bergantung pada kemauan generasi muda untuk terus mempraktikkannya sebagai pedoman pergaulan sehari-hari.