Wonosobo, satumenitnews.com – Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Bupati Wonosobo, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait dinamika politik menjelang pendaftaran paslon Pilkada 2024, Rabu (21/08/2024).
Dalam sebuah wawancara, ia menyampaikan beberapa hal penting yang mencerminkan strategi dan komitmen partainya dalam menjaga koalisi serta mendukung proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan kepada calon-calon tertentu memang sempat mengejutkan banyak pihak, termasuk dirinya sendiri.
Namun, ia menegaskan bahwa semua proses penentuan calon telah berjalan sesuai dengan mekanisme internal partai.
“Ya, semua sudah berproses di internal partai, karena kami itu kan koalisi,” ujarnya dengan santai.
Saat ini, PDI Perjuangan tetap solid dalam koalisinya dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dengan komitmen kuat untuk melanjutkan tata kelola pemerintahan yang ada.
Setiap partai dalam koalisi ini memiliki mekanisme masing-masing dalam penentuan calon, sehingga nama-nama yang muncul sudah melalui proses panjang dan matang.
Kekuatan Koalisi dan Tantangan Pilkada
Koalisi yang ada tidak hanya sekedar formalitas, tetapi dibangun di atas dasar kebersamaan dan keinginan untuk memperkuat pemerintahan yang ada.
“Spiritnya adalah semua partai ingin berkontribusi secara aktif dalam perumusan kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Wonosobo,” tambahnya.
Selain itu, dukungan dari partai Nasdem dengan keluarnya nama Hussein untuk mendampingi Afif menjadi sinyal kuat bahwa koalisi ini semakin solid.
“Kami sudah menguatkan koalisi yang untuk berdekatan dengan PKB masih akan bareng,” jelasnya lebih lanjut.
Namun, ia juga mengakui bahwa proses Pilkada ini tidak mudah, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, termasuk potensi adanya calon tunggal.
Lawan yang mungkin tak terduga seperti ‘kota kosong’ menjadi pertimbangan serius karena untuk menang harus memenuhi 50% plus 1 suara, yang tentu tidak gampang.
Deklarasi Koalisi Besar dan Keterlibatan Masyarakat
Deklarasi koalisi besar direncanakan akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024 sekaligus dengan pendaftaran calon.
Ia berharap seluruh partai yang berkoalisi, baik yang ada di parlemen maupun non-parlemen, dapat bersama-sama elemen masyarakat untuk sukseskan Pilkada.
“Kita libatkan masyarakat untuk bersama-sama, mereka merasa handuweni, merasa handarbeni, ikut mengawal proses dari awal hingga akhir,” tegasnya.
Masyarakat diharapkan tidak hanya terlibat dalam proses pemungutan suara, tetapi juga dalam tahap-tahap penting lainnya seperti penyusunan daftar pemilih.
Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap calon yang diusung sehingga mereka akan mengawal program-program yang dihasilkan oleh pemimpin terpilih.
Pengaruh Keputusan MK dan Masa Depan Pilkada
Saat ditanya mengenai dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap konstelasi politik di daerah, ia menyatakan bahwa dampaknya akan terasa di seluruh tingkatan, baik nasional maupun daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap partai harus siap beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi akibat keputusan tersebut.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa dalam Pilkada, tantangan bukan hanya datang dari pesaing, tetapi juga dari kemungkinan calon tunggal.
“Lawan kota kosong itu berat, karena harus memenuhi 50% plus 1, tidak gampang, tentu tidak gampang,” tutupnya dengan tegas.
