Yogyakarta, satumenitnews.com – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta menolak keras ancaman tentara berpolitik di Yogyakarta saat momentum peringatan Hari TNI. Mereka mendesak militer Indonesia tetap beroperasi sebagai alat pertahanan negara, bukan pion bagi kepentingan penguasa.
ISRI mendorong seluruh komponen masyarakat memperketat pengawasan agar kekuatan militer tidak bermanuver dalam urusan perebutan kursi pemerintahan. Manuver institusi bersenjata ke dalam pusaran kekuasaan dapat menghancurkan proses demokrasi dan mengembalikan negara pada era kendali militer.
Peringatan taktis ini merujuk pada sejarah krisis Angkatan Perang awal dekade 1950-an yang sempat memicu keretakan tata negara. Pada 17 Agustus 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi tegas agar aparat tidak terseret arus perpolitikan nasional.
ISRI menilai dokumen sejarah tersebut kembali relevan menyusul dugaan adanya kecenderungan sistematis menarik aparatur keamanan ke wilayah urusan sipil. Dominasi aparat di ruang non-pertahanan memicu kekhawatiran meluas karena melemahkan fungsi kontrol supremasi sipil terhadap kebijakan negara.
Rakyat memegang otoritas penuh atas republik ini, bukan tentara, presiden, atau partai politik tertentu. Pasukan pertahanan wajib berdiri tegak di atas semua golongan untuk mengawal konstitusi, bukan menentukan pemegang tampuk kekuasaan taktis.
Negara demokratis mutlak mengendalikan kekuatan serta profesionalisme sistem pertahanan. Penguasa tidak boleh memanipulasi kualitas profesionalitas militer sebagai bentuk legitimasi untuk mencampuri kebijakan tata kelola pemerintahan sehari-hari.
ISRI Cegah Ancaman Tentara Berpolitik di Yogyakarta Lewat Supremasi Sipil
Fokki menuntut peringatan momentum sejarah pertahanan tidak berhenti pada selebrasi seremonial atau sekadar parade pasukan bersenjata di jalan raya. Masyarakat wajib menggunakan momen krusial ini sebagai titik tolak mengembalikan aparat ke barak dan menghentikan eksploitasi institusi demi ambisi kekuasaan segelintir pihak.
Masyarakat sipil, kalangan akademisi, hingga pergerakan mahasiswa kini menempati garis depan untuk membendung segala bentuk intervensi struktural tersebut. Aparatur keamanan yang mengambil alih ruang kendali politik pasti menghancurkan kelangsungan kebebasan sipil di Indonesia.
Stabilitas republik sangat bergantung pada tingkat kepatuhan aparat bersenjata terhadap konstitusi negara yang mengedepankan hak-hak berdemokrasi. Politisasi aparat di tingkat lokal maupun nasional hanya membawa kemunduran masif pada tata kelola pemerintahan hasil reformasi sipil.
Ketua ISRI Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menyoroti tajam segala bentuk manuver yang mencoba memosisikan aparat sebagai kendaraan politik taktis. Ia menegaskan rakyat tidak boleh membiarkan kekuatan senjata kembali mengintervensi ruang sipil.
Fokki mempertanyakan secara mendasar mengenai entitas yang kelak mengawasi jalannya roda pemerintahan apabila pemegang instrumen pertahanan justru menduduki ruang kontrol politik. Ia melontarkan kritik institusional ini murni untuk membedah sistem yang berupaya meruntuhkan prinsip utama tata negara dari supremasi sipil.
“Jangan jadikan TNI sebagai kendaraan politik. Jangan seret tentara ke dalam kepentingan kekuasaan,” tegas Fokki.
Fokki menyatakan kelompoknya terus menghidupkan sikap kritis ini sebagai wujud penghormatan nyata terhadap integritas institusi pertahanan negara. Negara harus melindungi aparat di lapangan dari segala bentuk godaan manuver taktis yang berpotensi mencederai sumpah netralitas mereka di hadapan publik.