Magelang, satumenitnews.com – Pemerintah Kabupaten Magelang memastikan tidak akan mentolerir adanya oknum yang mempermainkan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun menghambat distribusi pupuk bersubsidi. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Magelang, Sahid, saat menghadiri acara Rembuk Tani dan Sosialisasi Kebijakan Perubahan HET Pupuk Bersubsidi di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Jumat (19/12/2025).
Pemerintah Tegas Kawal Pupuk Bersubsidi
Menurut Sahid, pemerintah daerah akan terus mendampingi petani agar kebijakan perubahan HET benar-benar memberi manfaat di lapangan. Ia menegaskan distribusi harus tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.
“Kami ingin memastikan setiap pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak demi mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden,” kata Sahid di hadapan para petani yang hadir.
Kabupaten Magelang, lanjutnya, memiliki potensi pertanian besar dengan luas lahan mencapai 81.636 hektare, terdiri atas 25.268 hektare lahan sawah dan 56.368 hektare lahan kering. Dalam satu tahun, luas panen padi Magelang mencapai 31.381 hektare dengan frekuensi tanam lebih dari satu kali.
Selain padi, wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah pengembangan pertanian organik terbesar di Indonesia, khususnya melalui program UPLAND yang mencakup sekitar 2.000 hektare lahan padi organik.
“Namun produktivitas pertanian sangat bergantung pada kepastian ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi, terutama pupuk. Kami menyambut baik kebijakan baru pemerintah pusat terkait penurunan HET dan penambahan volume pupuk bersubsidi,” tambahnya.
Perpres 113/2025: Sistem Subsidi Baru
Pemerintah pusat resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 yang mengubah tata kelola pupuk nasional. Kebijakan ini menggeser sistem subsidi dari metode “cost plus” ke “market to market”.
Salah satu dampak langsungnya adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen tanpa harus menaikkan nilai subsidi secara signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa pemerintah mematok dua kebijakan utama: penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan melalui PT Pupuk Indonesia (Persero).
“Nilai subsidi tetap di kisaran Rp 45 triliun hingga Rp 45,5 triliun, kemungkinan naik tipis menjadi Rp 46 triliun. Namun dengan efisiensi sistem, harga pupuk bisa turun tanpa membebani anggaran negara,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, keberhasilan sistem baru ini merupakan hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi dasar persetujuan Presiden. Salah satu kunci efisiensi adalah penyaluran subsidi lebih awal agar beban bunga perusahaan pupuk berkurang.
Distribusi Lebih Mudah Hanya dengan KTP
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menilai reformasi tata kelola pupuk tahun 2025 menjadi momentum penting bagi petani di seluruh Indonesia.
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah menerapkan sistem deregulasi distribusi pupuk. Petani kini dapat menebus pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP, tanpa proses administrasi rumit.
“Efisiensi yang dihasilkan akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga hingga 20 persen. Kami juga memastikan pabrik baru dibangun setiap tahun selama lima tahun ke depan,” ungkap Rahmad.
Ia menekankan, forum seperti Rembuk Tani menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan menyinergikan kebijakan antara pemerintah, BUMN pupuk, dan petani, agar distribusi pupuk berjalan tepat sasaran.