Giliran PKL Kuliner Harian Alun-Alun Wonosobo Menuntut Kebijakan

Wonosobo, satumenitnews.com – Keputusan Pemerintah Kabupaten Wonosobo merelokasi pedagang dari kawasan alun-alun terus memicu gelombang protes. Setelah pedagang kaki lima mingguan mengadu kepada Wakil Bupati, giliran ratusan pedagang kuliner harian yang mengambil langkah serupa.

Mereka mendatangi Kantor Bupati Wonosobo pada Senin (13/8/2018) dengan membawa gerobak dagangan dan membentangkan spanduk tuntutan. Aksi damai ini berlangsung tertib tanpa mengganggu jalannya perlombaan gerak jalan yang sedang berlangsung di area alun-alun.

Para pedagang kuliner harian ini menuntut kebijakan yang adil dari pemerintah daerah. Mereka berharap tetap diizinkan berjualan di lokasi semula atau setidaknya diberikan tempat relokasi baru yang lebih layak dan tidak sekadar menggusur mata pencaharian mereka.

Koordinator Aksi PKL Kuliner, Eko Efendi, menegaskan bahwa para pedagang sebenarnya siap berkompromi. Mereka bersedia menjaga kebersihan dan kerapian alun-alun sesuai dengan penataan yang disepakati bersama pemerintah setempat.

“Kami berharap pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap keberadaan kami di alun-alun,” kata Eko saat memimpin jalannya penyampaian aspirasi tersebut.

[Placeholder: Link ke berita terkait sebelumnya]

Omzet Terjun Bebas di Tempat Baru

Kondisi tempat relokasi yang disediakan pemerintah saat ini dinilai jauh dari standar kelayakan berniaga. Eko menyebut area tersebut sangat sempit sehingga membuat pembeli merasa tidak nyaman untuk datang dan menikmati kuliner.

Situasi tata ruang yang buruk ini berdampak langsung pada kelangsungan hidup para pedagang di kawasan Kedu. Pendapatan harian mereka anjlok secara drastis sejak dipindahkan dari kawasan strategis Alun-Alun Wonosobo.

Banyak pedagang kuliner yang kini mulai kehabisan modal putaran karena sepinya pembeli. Dampak dominonya, sebagian dari mereka terpaksa gulung tikar dan mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari.

“Jangan hanya lihat kami yang masih bisa berdagang, tapi perhatikan teman-teman kami yang sudah kehabisan modal dan kesulitan membeli beras,” ujar Eko dengan mata berkaca-kaca menceritakan realitas pahit rekan-rekannya.

Dalih Aturan dan Janji Solusi Pemkab

Menanggapi aksi protes dan rentetan keluhan ekonomi tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo menemui massa. Asisten 1 Setda Wonosobo, Aziz Wijaya, menyatakan simpati atas kondisi sulit yang mendera para pelaku usaha kecil menengah di Jawa Tengah ini.

Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah penataan kawasan alun-alun merupakan amanat langsung dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 yang mutlak harus dijalankan oleh eksekutif.

“Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang ada. Kita akan mencarikan solusi secepatnya dengan dinas terkait dan meminta pedagang bersabar,” janji Aziz di hadapan kerumunan pedagang.

Di sisi lain, penegakan aturan di lapangan menjadi tugas mutlak Satuan Polisi Pamong Praja. Kasatpol PP Wonosobo, Haryono, menyatakan bahwa instansinya bergerak murni berdasarkan peraturan yang sah.

Haryono menggarisbawahi bahwa urusan relokasi serta pemulihan dampak ekonomi pedagang merupakan wilayah kerja dinas perindustrian atau perdagangan, bukan ranah penegak Perda.

“Tugas kita adalah menegakkan aturan. Legal atau ilegal, bila aturan larangan berdagang di seputar alun-alun sudah ada, maka kita harus menegakkannya,” tegas Haryono.