Jakarta, satumenitnews.com – Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, menjadi tonggak penting bagi Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM). Organisasi ini dengan tegas menyatakan sikap politik kebangsaannya. GPM berkomitmen memperjuangkan supremasi sipil dan berpihak pada kepemimpinan sipil pada Pemilu 2029.
Penegasan tersebut mengemuka dalam acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPM. Acara ini berlangsung di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026).
Seluruh jajaran pengurus DPP hadir dalam kegiatan tersebut. Perwakilan DPD GPM Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten turut menyaksikannya.
Hadir pula perwakilan organisasi seazas, yakni GMNI, ISRI, GSNI, dan Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Yogyakarta. Mereka turut hadir menyaksikan sekaligus menandatangani dokumen pelantikan.
Perjuangkan Supremasi Sipil
Ketua Umum GPM terpilih, I Gusti Arya Wedakarna, memberikan sambutan arahan. Anggota DPD RI dari Bali ini menegaskan bahwa GPM harus mengambil posisi yang jelas. Organisasi wajib bersatu memperjuangkan kepemimpinan sipil pada ajang Pemilu 2029.
Menurutnya, supremasi sipil merupakan prinsip mendasar dalam sebuah kehidupan demokrasi. Prinsip luhur ini harus terus mendapat pengawalan dan perjuangan nyata.
GPM tidak boleh sekadar menjadi organisasi kepemudaan yang berfokus menjalankan aktivitas rutin. Kader harus mengambil tanggung jawab sejarah untuk menjaga demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan rakyat.
Sementara itu, Pembina DPP GPM, Sunartijono, turut mengingatkan para kader. Senior Marhaenisme ini menegaskan bahwa ideologi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol semata.
Ajaran Bung Karno harus teraplikasi melalui kerja-kerja organisasi yang konkret dan terukur. Kader harus memastikan kerja politik mereka memberikan manfaat langsung bagi wong cilik.
Marhaenisme harus terus menjadi landasan perjuangan dalam membela hak rakyat kecil. Kader harus memastikan kekuasaan negara benar-benar melayani rakyat, bukan sekadar memperkuat dominasi para elite.
Waspadai Gejala Junta Sipil
Fungsionaris DPP GPM, Antonius Fokki Ardiyanto, menanggapi pernyataan Ketua Umum dan Pembina organisasinya. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap sikap organisasi yang memihak pada arah kepemimpinan sipil.
Fokki menilai perkembangan politik saat ini harus mendapat kritikan dan pengawasan serius. Ia menyoroti arah kebijakan negara yang makin memberi ruang besar bagi pendekatan militeristik dalam urusan sipil.
“Bagi saya, supremasi sipil bukan sekadar jargon demokrasi. Ini merupakan prinsip fundamental Republik Indonesia yang wajib kita jaga,” tegas Fokki.
Menurutnya, kekuasaan negara harus senantiasa tunduk pada aturan konstitusi, mekanisme demokrasi, dan mandat rakyat. Kehidupan sipil tidak boleh bergantung pada pendekatan ala militer dalam mengelola roda pemerintahan.
Fokki secara khusus menyoroti kebijakan pemekaran Komando Daerah Militer (Kodam) dan pembentukan ratusan batalyon baru. Ia mengaitkan hal ini dengan program Teritorial Pembangunan. Kebijakan militeristik ini perlu mendapat kajian kritis dari perspektif demokrasi.
Menurut Fokki, pembangunan pertahanan negara memang merupakan sebuah kebutuhan konstitusional. Namun, pemerintah perlu memberikan batas yang jelas antara fungsi pertahanan dengan urusan birokrasi pemerintahan sipil.
“Ketika struktur militer makin meluas ke ranah pembangunan, kita harus berani bertanya kritis. Apakah penguatan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pertahanan negara, atau justru menggeser peran kepemimpinan sipil?” ujarnya.
Fokki juga menegaskan makna dari istilah junta sipil yang sering ia gunakan. Istilah ini sekadar menjadi peringatan politik terhadap potensi menguatnya dominasi militeristik. Ia sama sekali tidak bermaksud menyebut Indonesia telah resmi menjadi pemerintahan junta militer.
Peneguhan Menuju Pemilu 2029
Lebih lanjut, Fokki memaparkan ragam cara mewujudkan dukungan GPM terhadap kepemimpinan sipil. Organisasi harus menggencarkan pendidikan politik, penguatan ideologis kader, dan program advokasi rakyat.
Ia menekankan bahwa keberpihakan kepada sipil bermakna menjaga komitmen terhadap nilai demokrasi konstitusional. Hal ini jelas bukan sekadar dukungan buta terhadap satu figur atau kelompok politik tertentu.
“Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita hidupkan kembali. Pemuda tidak boleh sekadar menonton ketika prinsip demokrasi sedang menghadapi tantangan,” tegasnya.
Menurut Fokki, pelantikan pengurus pusat pada momentum Sumpah Pemuda ini harus menjadi titik awal konsolidasi. Gerakan Marhaenis harus berani tampil jauh lebih progresif, ideologis, dan pro-rakyat.
Ia berharap seluruh jajaran GPM di tingkat pusat maupun daerah mampu menerjemahkan garis perjuangan tersebut. Kader harus rajin turun ke bawah untuk membela hak-hak rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Marhaenisme mengajarkan keberpihakan tegas kepada kedaulatan rakyat kecil. Demokrasi tanpa supremasi sipil pasti akan segera kehilangan keseimbangannya,” ungkap Fokki.
GPM harus gigih membuktikan bahwa ideologi Marhaenisme tetap relevan dalam menghadapi tantangan menuju Pemilu 2029. Ia lalu menutup pernyataannya dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.