Wonosobo, satumenitnews.com – Evaluasi kinerja kementerian 2025 tampaknya memberi pantulan kuat bagi daerah, termasuk Wonosobo. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kabupaten Wonosobo sukses meneguhkan kiprahnya dengan menyabet dua penghargaan bergengsi sekaligus di tingkat nasional dan provinsi.
Lembaga ini mencatat skor akreditasi tertinggi dalam sejarah daerah, 93,05, untuk Perpustakaan Widya Taruna Loka. Hasil tersebut menempatkan perpustakaan daerah dengan predikat Akreditasi A. Selain itu, Disarpusda juga memperoleh penghargaan pengawasan kearsipan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 82,96 kategori memuaskan.
Penghargaan dan Apresiasi Pemerintah Daerah
Penyerahan penghargaan digelar di Pendopo Selatan Kabupaten Wonosobo pada Kamis, 6 November 2025. Bupati Afif Nurhidayat hadir langsung dan memberikan penghargaan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang turut berprestasi.
Dalam kesempatan itu, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kecamatan Garung, serta Kecamatan Wadaslintang juga menerima apresiasi serupa.
Bupati Afif menilai capaian ini bukan sekadar penghargaan seremonial. Ia menyebut arsip sebagai pondasi yang menentukan arah pembangunan dan sejarah pemerintahan di masa mendatang.
“Saya ucapkan selamat kepada Disarpusda atas pencapaiannya. Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen, tapi sumber sejarah yang memandu masa depan. Tanpa arsip, tidak ada sejarah; tanpa sejarah, tidak ada masa depan,” tegas Afif di hadapan tamu undangan.
Ia menambahkan bahwa penghargaan semacam ini mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan semangat evaluasi kinerja kementerian 2025, yakni transformasi menuju birokrasi digital yang akuntabel dan berbasis data.
Dorongan Digitalisasi dan Tertib Administrasi
Afif menilai, di era yang serba transparan ini, kemajuan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menertibkan administrasi dan memanfaatkan teknologi digital.
Ia mendorong setiap OPD agar menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman melalui inovasi sistem arsip berbasis elektronik. Dengan begitu, efisiensi dan kredibilitas pelayanan publik dapat terus meningkat.
“Era digital menuntut perubahan pola kerja dan budaya birokrasi. Saya berharap OPD di Wonosobo mulai memperkuat sistem arsipnya dengan inovasi berbasis digital,” ujar Afif yang juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi.
Strategi Literasi Digital dan JDIH
Selain aspek arsip, Bupati juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem literasi digital yang kuat. Menurutnya, kinerja pemerintahan yang efektif berawal dari kemampuan ASN mengelola informasi secara terbuka dan berbasis teknologi.
Dalam forum yang sama, ia mendorong pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di setiap OPD. Platform ini dinilai sebagai instrumen utama transparansi publik, karena memudahkan masyarakat mengakses produk hukum daerah secara cepat dan kredibel.
“Dengan JDIH, dokumen hukum tidak lagi tersembunyi di balik meja birokrasi. Semuanya bisa diakses oleh siapa pun, kapan pun,” terang Afif.
Pemanfaatan JDIH menjadi tonggak penting dalam integrasi data hukum daerah dan bagian dari strategi nasional dalam evaluasi kinerja kementerian 2025. Melalui langkah ini, Wonosobo diharapkan semakin siap menuju pemerintahan yang modern, partisipatif, dan berorientasi pelayanan publik.