Wonosobo, Satumenitnews.com — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, melaksanakan kegiatan reses pada Senin, 9 Juni 2025 di Kabupaten Wonosobo. Selain menyapa relawan dan masyarakat, Abdullah mendengarkan langsung beragam keluhan serta kebutuhan warga, terutama dalam sektor pertanian dan pendidikan.
“Kami menyapa teman-teman relawan, masyarakat yang dulu bantu perjuangan politik saya. Kami mendengar apa yang menjadi keluhan dan kebutuhannya. Nantinya, aspirasi ini akan kita bawa ke Senayan,” kata Abdullah saat di temui tim.
Abdullah menyebut bahwa langkah awal berupa pendataan kebutuhan dan pengelompokan masalah masyarakat sudah mulai dilakukan sebagai dasar perjuangan di parlemen.
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Menyatukan Langkah Pusat dan Daerah
Reses ini tak hanya menjadi sarana komunikasi dua arah, tetapi juga forum untuk menguatkan sinergi antara masyarakat dan lembaga legislatif. Abdullah menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas agar program yang dirancang tepat sasaran.
Dari beberapa pertemuan yang digelar, warga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan serta akses dan fasilitas penunjang pertanian. Dua sektor ini dinilai paling mendesak dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat di Wonosobo.
Sinergi Komisi dan Kelembagaan: Target 140 POKMAS Dibentuk
Dalam upaya memperkuat jembatan program bantuan pusat dengan masyarakat, Abdullah mendorong pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Tahun ini, ia menargetkan sekitar 140 POKMAS terbentuk di Wonosobo.
“Kita siapkan wadahnya, kita dampingi. Karena bantuan dari pusat, kabupaten, atau provinsi itu perlu kelembagaan yang memenuhi syarat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan pentingnya koordinasi lintas komisi di DPR RI agar program bantuan yang diusulkan bisa selaras dan tidak tumpang tindih.
“Arahnya nanti tergantung kebutuhan. Kita koordinasikan ke masing-masing komisi sesuai bidangnya. Apa yang dibutuhkan teman-teman di Wonosobo, kita perjuangkan.”
Harmonisasi Pusat dan Daerah Jadi Fondasi Program
Menanggapi potensi klaim tumpang tindih antar-pemerintah, Abdullah menyatakan bahwa pembangunan seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan ajang kompetisi antarlevel kekuasaan.
“Nggak harus disatukan. Tapi semua harus bisa mengakui bahwa ini adalah hasil perjuangan bersama. Entah dari kabupaten, provinsi, atau pusat, semua bisa saling dukung.”
Ia menambahkan, harmonisasi program antarpemerintahan akan membuat pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan tidak membingungkan masyarakat penerima manfaat.
Dukung Program Gizi Gratis, Fokus pada Efek Domino Ekonomi
Menjawab pertanyaan terkait program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari visi Presiden, Abdullah menyatakan dukungan penuh, dengan catatan program tersebut harus memberi dampak ekonomi lokal.
“Program ini bagus. Tapi kita ingin efek dominonya terasa—bukan hanya gizinya, tapi juga perputaran ekonominya,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya memberdayakan petani dan pelaku UMKM lokal untuk menyuplai bahan makanan program MBG seperti beras, telur, dan daging.
“Kita tidak ingin hanya pemilik modal yang diuntungkan. Masyarakat di sekitar dapur umum juga harus mendapat manfaat ekonomi.”
Dorong Sinergi Kooperasi Desa Merah Putih dan POKMAS
Abdullah juga menanggapi positif program Kooperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai bentuk kelembagaan ini bisa menjadi kanal penguatan ekonomi lokal jika dijalankan dengan benar.
“Bentuknya bagus, asal benar-benar berjalan dan sesuai dengan yang dicita-citakan Presiden. Kita akan kawal prosesnya agar benar-benar memberi dampak ke masyarakat.”
Lebih lanjut, ia membuka kemungkinan integrasi kelembagaan antara POKMAS dan program strategis lain seperti MPK (Makan Produktif Keluarga) yang bisa memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas.
“Kalau bisa disinergikan, kenapa tidak? Lokasi bisa jadi bagian dari sistem pendukung program-program strategis lainnya,” pungkasnya.
