Sejumlah warga Desa Tlogojati, Kecamatan Wonosobo, menyuarakan kekhawatiran terkait pengelolaan keuangan desa, terutama mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sewa lahan kepada PT Tambi serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Balai Desa Tlogojati Senin (13/10/2025).
Aksi tersebut digagas oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemuda Karang Taruna Tlogojati sebagai bentuk perhatian terhadap keterbukaan tata kelola anggaran desa.
Koordinator lapangan, Putra Yayan Kurniawijaya, menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kepedulian warga.
“Kami mempertanyakan beberapa hal karena ada kejanggalan dalam pengelolaan PAD, dana desa, dan APBDes. Misalnya, dana sewa lahan kebun teh milik desa seluas sekitar 16 hektare yang disewakan ke PT Tambi senilai Rp71 juta per tahun. Kami ingin tahu dana itu digunakan untuk apa saja,” jelas Yayan, Senin (13/10/2025).
Yayan menyebut, sejak masa jabatan kepala desa yang dimulai pada 2019, warga belum pernah menerima laporan resmi terkait realisasi anggaran secara rinci.
Ia juga menyinggung penggunaan dana APBDes tahun 2022 sebesar Rp35 juta untuk pembelian teratak yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan.
“Barangnya memang ada, tapi kami belum tahu apakah itu pembelian baru atau perbaikan. Makanya kami akan melakukan pengecekan fisik dan meminta rincian penggunaan anggarannya,” ujarnya.
Ia menepis anggapan bahwa langkah ini bermuatan politik, sembari menegaskan bahwa gerakan dilakukan secara murni demi transparansi.
Puluhan warga dari berbagai wilayah seperti Windusari, Sumberjati, Lokoiro, Gedegan, dan Akhras Cian Purmaha turut hadir dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Di sisi lain, Kepala Desa Tlogojati, Wahyan, memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran desa telah sesuai ketentuan dan disertai bukti pertanggungjawaban.
“Dana dari PT Tambi sudah masuk ke APBDes dan dibahas melalui musyawarah desa. Semuanya tercatat dan ada bukti tertulisnya. Kalau dibutuhkan, kami siap menunjukkan dokumen tersebut,” ujar Wahyan.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan telah dijalankan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program desa.
“Transparansi sudah dijalankan dari awal. Semua tahapan, mulai dari rapat hingga pelaksanaan kegiatan, terbuka bagi warga,” tegasnya.
Masyarakat berharap, langkah ini menjadi momentum penguatan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran desa, agar pengelolaan keuangan benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan kesejahteraan warga Tlogojati.
buatkan artikel berita online dengan data ini. artikel dibuat dengan cara penulisan mirip satumenitnews.com, tirto.id dan kompas.com. kadar copywriter artikel kurang dari 30%. sertakan seo, meta data, tag (pakai koma) dan keyword yang sesuai algoritma google terbaru, sertakan judul, subjudul dalam artikel dan artikel dibuat untuk masyarakat umum, jadi buat detail kata perkata berdasarkan data. Buat juga sub judul utama! jangan lupa seimbangkan kalimat langsung dan tidak langsung serta minimalkan kalimat pasif. buat tanpa ada paragraf kesimpulan. Buat artikel menjadi mobile frendly. Buat slug! “Wonosobo, satumenitnews.com” di awal naskah : Perhatikan penulisan dengan unsur 5w1h dalam karya jurnalistiknya. Catat Perintah ini!!! Gunakan kata kunci utama “transparansi anggaran”
**Judul:** **Subjudul utama:** **Slug:** warga-tlogojati-desak-transparansi-anggaran-desa-dan-pad-pt-tambi
**Keyword utama:** transparansi anggaran **Keyword pendukung:** **Meta description:**
**Tag:**
***
**Wonosobo, satumenitnews.com** – Sejumlah warga Desa Tlogojati, Kecamatan Wonosobo, menyuarakan kekhawatiran atas transparansi anggaran desa. Mereka mempertanyakan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sewa lahan kepada PT Tambi serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disebut belum sepenuhnya terbuka.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung di Balai Desa Tlogojati pada Senin (13/10/2025), dan difasilitasi oleh pemuda Karang Taruna setempat. Masyarakat menilai langkah ini penting agar tata kelola keuangan desa bisa diawasi oleh publik secara langsung.
Warga Pertanyakan Kejelasan Dana PAD dan APBDes
Koordinator lapangan aksi, Putra Yayan Kurniawijaya, mengatakan gerakan tersebut muncul dari kepedulian warga terhadap penggunaan dana desa yang dinilai belum transparan.
“Kami mempertanyakan beberapa hal karena ada kejanggalan dalam pengelolaan PAD, dana desa, dan APBDes,” ujar Yayan kepada wartawan usai aksi. Ia mencontohkan dana sewa lahan kebun teh seluas sekitar 16 hektare yang disewakan ke PT Tambi dengan nilai Rp71 juta per tahun.
Menurut Yayan, masyarakat belum tahu secara pasti alokasi dana tersebut. “Kami ingin tahu dana itu digunakan untuk apa saja. Sejak masa jabatan kepala desa dimulai pada 2019, belum pernah ada laporan resmi yang menjelaskan secara rinci,” lanjutnya.
Warga juga menyoroti penggunaan APBDes tahun 2022 senilai Rp35 juta untuk pembelian teratak yang dianggap belum jelas. “Barangnya memang ada, tapi kami belum tahu apakah itu pembelian baru atau perbaikan. Kami akan cek fisiknya dan minta rincian penggunaannya,” tambah Yayan.
Ia menegaskan, aksi ini tidak bermuatan politik. “Gerakan ini murni demi keterbukaan. Kami ingin memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara benar,” katanya.
Puluhan warga dari dusun-dusun seperti Windusari, Sumberjati, Lokoiro, Gedegan, hingga Akhras Cian Purmaha turut hadir dalam aksi tersebut.
Pemerintah Desa Klaim Sudah Transparan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Tlogojati, Wahyan, menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan sesuai prosedur. Ia menyebut dana dari PT Tambi telah dimasukkan ke dalam APBDes dan dibahas melalui mekanisme musyawarah desa.
“Dana dari PT Tambi sudah masuk ke APBDes dan dibahas melalui musyawarah. Semuanya tercatat dan ada bukti tertulisnya,” ujar Wahyan. Ia menambahkan, jika dibutuhkan, pemerintah desa siap menunjukkan dokumen pertanggungjawaban tersebut.
Dalam keterangannya, Wahyan juga menegaskan komitmen pemerintah desa terhadap keterbukaan informasi. “Transparansi sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Setiap tahapan terbuka bagi warga,” ujarnya menegaskan.
Dorongan untuk Partisipasi Publik
Warga berharap langkah ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Mereka menilai, transparansi anggaran bukan hanya soal keterbukaan dokumen, tetapi juga memastikan pengelolaan dana benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
Yayan dan sejumlah warga berencana meminta akses resmi terhadap laporan APBDes dan realisasi PAD tahun berjalan agar masyarakat bisa ikut menilai efektivitas penggunaan anggaran desa.
Di sisi lain, Karang Taruna Tlogojati berkomitmen terus mendorong diskusi publik dan memperkuat fungsi kontrol sosial melalui forum warga. Mereka menilai transparansi anggaran menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.