Wonosobo, satumenitnews.com – Penyaluran bantuan sosial oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wonosobo kini dilakukan dengan standar yang jauh lebih ketat. Mereka tak lagi sekadar mengandalkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak desa untuk mengucurkan dana umat.
Ketua Baznas Wonosobo Priyo Purwanto mengungkapkan, lembaganya kini berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah menggunakan basis data desil satu dan dua. Data ini secara spesifik memotret kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Penggunaan data desil hasil survei ini jauh lebih akurat dibandingkan sekadar mengandalkan SKTM dari pihak desa atau kelurahan. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menko Pemberdayaan Masyarakat agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ungkap Priyo saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Kantor Baznas Wonosobo, Rabu (11/3/2026).
Ketegasan dalam validasi data ini langsung diterapkan pada pendistribusian 1.260 paket sembako senilai Rp150 ribu per paket. Bantuan yang merupakan alokasi dari Baznas RI Jalur Selatan tersebut disebar kepada 21 kelompok masyarakat rentan menjelang Idul Fitri.
Menariknya, tahun ini Baznas mengambil kebijakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dengan memasukkan kelompok-kelompok baru di akar rumput.
“Tahun ini jangkauannya kita perluas. Komunitas Jumat Berkah yang biasa beroperasi di depan Adi Burani kini masuk daftar. Sebelumnya, 100 kantong juga sudah kita salurkan lebih dulu untuk kegiatan Gusdurian dan jaringan teman-teman di Watu Malang,” jelasnya.
Kelompok baru tersebut melengkapi daftar penerima rutin yang selama ini sudah terdata. Daftar ini mencakup Forum Kusir Andong, Mbok Gendong, buruh pikul pasar, hingga tenaga penyapu jalan dari
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
Selain urusan sembako dan penyaluran dana operasional untuk ratusan imam masjid, Priyo juga menyoroti pentingnya digitalisasi pengelolaan zakat. Hari itu, ia menyerahkan Surat Keputusan kepada 47 pengurus Unit Pengumpul Zakat tingkat masjid yang wajib menggunakan aplikasi SIMBA.
Meski sudah ada puluhan masjid yang ber-SK dan siap mandiri mengelola zakat, Priyo tak menampik masih banyak pekerjaan rumah di lapangan. Koordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia sebenarnya telah berhasil membentuk UPZ di hampir 400 masjid, namun realisasinya kerap tersendat.
“Kendalanya masih lumayan banyak. Dari 400-an masjid itu, efektivitas pelaporannya sering terhambat oleh pergantian pengurus atau ketiadaan tenaga admin khusus di tingkat desa,” papar Priyo blak-blakan.
Selain membenahi sistem pelaporan di tingkat bawah, Baznas Wonosobo juga tengah menyusun strategi untuk mendongkrak penerimaan dari sektor formal. Sasaran utamanya adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Wonosobo.
Priyo menyebut, tingkat partisipasi ASN Wonosobo yang menyalurkan zakat profesinya melalui Baznas baru berada di angka 55 persen. Angka ini dinilai masih bisa digenjot lebih maksimal.
“Partisipasi ASN kita baru menyentuh 55 persen. Makanya, kami terus berupaya keras meracik strategi untuk memaksimalkan 45 persen potensi zakat ASN yang tersisa ini. Kalau ini optimal, daya jangkau program pengentasan kemiskinan kita di Wonosobo otomatis akan semakin luas,” pungkasnya.
