Wonosobo, satumenitnews.com – Kabar mengejutkan datang dari sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonosobo. Puluhan ribu warga mendapati status kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka nonaktif secara tiba-tiba. Situasi ini memaksa manajemen RSUD Setjonegoro mengambil langkah diskresi demi menyelamatkan nyawa pasien.
Direktur RSUD Setjonegoro, dr. Danang Sananto Sasongko, memastikan rumah sakit tidak akan menolak pasien, terutama mereka yang membutuhkan penanganan segera. Ia menegaskan bahwa urusan administrasi tidak boleh menghalangi layanan medis bagi penderita penyakit kronis.
“Untuk penyakit yang tidak bisa ditunda, seperti cuci darah, talasemia, dan penyakit kronis berbiaya tinggi lainnya, kami pastikan tetap dilayani. Tidak ada cerita pasien ditolak. Urusan administrasi menyusul,” kata Danang kepada awak media di Yogyakarta, Senin malam (9/2026).
Pernyataan tersebut ia sampaikan menjelang pelantikan Pengurus Komunitas Jurnalis Wonosobo (KJW). Danang menyebut data yang cukup meresahkan. Sekitar 55 ribu peserta BPJS PBI di Kabupaten Wonosobo mendadak dinonaktifkan. Angka ini merupakan bagian dari total lebih dari 400 ribu peserta yang terdaftar di wilayah tersebut.
Keselamatan Pasien Harga Mati
Kabar penonaktifan massal ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya pasien yang menggantungkan hidup pada perawatan rutin. Danang mengaku cukup terkejut saat mengetahui jumlah peserta nonaktif yang tergolong besar tersebut.
Manajemen rumah sakit segera bergerak cepat. Pihaknya mendorong koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga Bupati Wonosobo untuk menemukan solusi komprehensif. Danang menilai situasi ini membutuhkan respons cepat dari pemangku kebijakan.
“Kami langsung minta dilakukan rapat koordinasi. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut keselamatan pasien,” ujarnya menegaskan urgensi masalah ini.
Langkah sementara yang diambil RSUD Setjonegoro adalah tetap menerima pasien terlebih dahulu. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang membutuhkan layanan darurat maupun perawatan berkelanjutan. Pihak rumah sakit enggan mengambil risiko membiarkan pasien pulang tanpa penanganan hanya karena masalah kertas kerja.
Siapkan Opsi Dana Talangan
Selain menjamin layanan medis, rumah sakit juga memikirkan skema pembiayaan agar pasien tidak terbebani secara mendadak. RSUD Setjonegoro menyiapkan beberapa opsi pembiayaan sementara untuk menanggulangi biaya pengobatan pasien yang kartunya tidak aktif.
Danang menjelaskan bahwa solusi pembiayaan bisa datang dari berbagai sumber eksternal maupun internal.
“Solusinya bisa beragam. Bisa melalui Baznas, bantuan sosial, atau skema internal rumah sakit. Untuk RSUD sendiri, kami punya dana yang bisa digunakan untuk membantu pasien-pasien rentan dalam kondisi seperti ini,” jelasnya.
Prioritas utama saat ini adalah memastikan pasien yang tidak dapat menunda pengobatan tetap mendapatkan haknya. Danang menutup penjelasannya dengan pernyataan tegas yang menempatkan sisi kemanusiaan di atas birokrasi.
“Kalau itu orang tua kita, kalau itu rakyat kita, ya sudah. Masuk dulu, ditangani dulu. Administrasi urusan belakang,” pungkasnya.