Wonosobo, satumenitnews.com – Ambisi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menciptakan suasana Ramadan yang penuh sukacita dihadapkan pada realitas lapangan yang kompleks. Rapat koordinasi persiapan bulan suci yang digelar pemerintah daerah mengungkap bahwa kondusivitas wilayah bukan sekadar tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan beban bersama yang harus dipikul seluruh elemen, mulai dari kepolisian, tentara, hingga tokoh agama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo, One Andang Wardoyo, dalam keterangannya menekankan bahwa kebahagiaan menyambut bulan puasa sangat bergantung pada stabilitas keamanan.
“Menyambut Ramadan dengan bahagia dan sukacita dan dengan senang. Dan ternyata untuk bisa bahagia dan senang itu kan dengan situasi yang kondusif. Itu bukan hanya Pemda yang menyiapkan tapi semua stakeholder, ada Polres, Kodim, dan ada pengadilan, dan ada tokoh-tokoh agama dan masyarakat,” ungkap Andang usai rapat koordinasi.
Forum tersebut membedah berbagai masukan krusial. Potensi gangguan keamanan seperti peredaran minuman keras (miras), petasan, dan pencurian menjadi sorotan utama. Namun, ancaman bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi menjadi atensi khusus aparat keamanan.
“Kemudian yang tidak kalah penting soal bencana karena musimnya masih hujan tinggi intensitasnya. Sehingga Pak Kapolres menghimbau agar nanti pas bulan puasa jangan ada bencana,” ujarnya.
Meski demikian, Andang bersyukur wilayahnya masih relatif aman. “Alhamdulillah Wonosobo masih dilindungi Allah sehingga terhindar dari bencana,” tambahnya.
Gesekan Sosial dan Parkir Liar
Selain faktor alam, perilaku sosial masyarakat juga menjadi catatan merah. Praktik parkir liar yang menjamur di Wonosobo ternyata kerap memicu konflik fisik antar warga hingga berujung pada proses hukum di pengadilan.
“Tadi juga ada bagus soal parkir liar, ternyata masih ada parkir liar juga masih ada sehingga menimbulkan gesekan sampai pada berujung diselesaikan di tingkat pengadilan,” jelas Andang.
Masalah ketertiban umum lainnya menyasar aktivitas galian C dan fasilitas publik. Sekda mengaku telah memberikan instruksi langsung kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).
“Ini kan sudah saya sampaikan kepada pelaku Pak Kadis Perkim untuk menata terkait dengan apa, galian sek (C) harus ditertibkan karena memang merusak lingkungan. Kemudian ada hal-hal yang bisa mengganggu disabilitas daerah,” tegasnya.
Tarik Ulur Regulasi Alkohol
Isu paling sensitif yang mencuat adalah pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras yang kini berada di meja panitia khusus (Pansus). Pemerintah daerah mengisyaratkan pendekatan pengendalian yang ketat alih-alih pelarangan total tanpa pengecualian, dengan alasan kebutuhan medis tertentu.
Andang menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk mengantisipasi perkembangan zaman. “Perda miras sudah dibahas di tingkat Pansus. Tadi ada masukan agar perdanya lebih bisa mengantisipasi perkembangan kedepan, pengendaliannya lebih baik,” paparnya.
Ia pun memberikan pernyataan kritis mengenai substansi aturan tersebut.
“Karena memang tidak dilarang tapi kita harus mengendalikan agar yang menggunakan miras itu adalah… ya memang sukur tidak ada yang menggunakan. Tapi untuk kebutuhan misalnya untuk kebutuhan kesehatan, jangan sampai ke anak-anak,” katanya.
Saat ini, draf aturan tersebut memasuki tahap akhir pembahasan. Sekda berjanji akan meneliti pasal demi pasal sebelum aturan itu disahkan. “Tadi sedang di tingkat tansus, mungkin hari ini jadwal terakhir. Tapi saya akan coba baca dulu sebelum memberikan persetujuan kepada Pak Bupati agar perdanya lebih antisipatif kedepan,” imbuhnya.
Etika Warung dan Proyek Raksasa
Menyinggung operasional rumah makan selama puasa, pemerintah tidak mengambil langkah penutupan paksa. Warung tetap diizinkan buka dengan catatan menjaga etika, seperti penggunaan tirai. Namun, masyarakat diminta untuk tidak makan, minum, atau merokok di tempat umum secara terbuka.
Di sektor pembangunan, proyek strategis di kawasan SR telah menunjukkan progres dengan pemasangan pagar lahan, menunggu waktu yang tepat untuk seremonial fisik bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, proyek energi Geo Dipa Unit 2 di Sikunang dipastikan terus berjalan. Dukungan penuh diberikan setelah seluruh perizinan, mulai dari Amdal, Andalalin, PBG, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dinyatakan lengkap. Pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi di Semarang telah mengukuhkan komitmen tersebut.
“Pak Bupati berkomitmen untuk mendukung rangkaian pembangunan agar bisa berjalan lancar karena itu kan memberikan dampak yang baik untuk Wonosobo, pergerakan ekonomi apakah itu bagi hasil atau kedatangan orang,” pungkas Andang.
Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), skema pelaksanaannya selama bulan puasa masih dalam penyesuaian, kemungkinan besar hanya akan terjadi perubahan pada menu makanan.