Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan pengawasan ketat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai antisipasi setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan di daerah lain. Bupati Afif Nurhidayat menyampaikan hal itu usai acara coffee morning bersama Forkopimda di pendopo belakang, Rabu (1/10/2025).
23 Dapur Sudah Beroperasi, 4 Kantongi SLHS
Bupati Afif Nurhidayat menjelaskan, hingga kini terdapat 23 dapur SPPG (Satuan Pemberi Pangan Gizi) yang beroperasi di Wonosobo. Dari jumlah tersebut, 4 dapur sudah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), sedangkan sisanya masih berproses.
“Harapannya semua dapur memenuhi standar, sehingga kasus keracunan yang muncul di daerah lain tidak terjadi di Wonosobo. Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada masalah signifikan,” ujar Afif.
Sementara itu, Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo menegaskan, masih ada sekitar 70 dapur dari total kuota 90 yang harus segera dipenuhi. Beberapa kecamatan seperti Sukoharjo, Leksono, dan Kemalang tercatat belum memiliki dapur operasional.
Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas
Afif menegaskan, Pemkab memastikan bahan pangan MBG bersumber dari lokal. Mulai dari beras, telur, hingga sayuran dipasok dari petani Wonosobo. “Kami pastikan bahan makanan berasal dari lokal agar ada serapan tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Andang menambahkan, bahkan roti untuk menu burger juga berasal dari UMKM Wonosobo. “Jauh ini aman. Sayur dan lauknya lokal semua. Bahkan roti untuk burger pun dari UMKM lokal,” ungkapnya.
Namun, kondisi cuaca disebut memengaruhi kualitas bahan pangan. “Saat musim hujan, sayur melimpah tapi kualitasnya kadang menurun. Belanja tetap harian, tapi harus lebih selektif,” jelas Andang.
Produksi Ribuan Porsi Setiap Hari
Setiap dapur SPPG memasak rata-rata 2.800 hingga 3.800 porsi makanan per hari. Proses memasak dimulai sejak dini hari.
“Untuk kiriman pertama, selesai jam empat pagi. Masih ada batch masak sampai jam delapan, bahkan setengah sembilan untuk menu yang dikirim siang jam sebelas,” kata Andang.
Pembagian jadwal memasak ini dilakukan untuk memastikan makanan tetap segar saat tiba di sekolah.
Aturan Porsi Sesuai Usia
Program MBG juga menerapkan aturan gramasi makanan sesuai usia siswa. Afif menyebut ahli gizi bertugas mengatur takaran makanan.
“Balita, PAUD, dan SD kelas kecil porsinya berbeda dengan SD kelas besar, SMP, dan SMA. Semua sudah disesuaikan standar ahli gizi,” terang Afif.
Pengawasan Ketat dari Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan, menyebut setiap dapur diwajibkan menjalani serangkaian pemeriksaan. Mulai dari Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pelatihan higiene sanitasi bagi penjamah makanan, hingga uji organoleptik harian sebelum makanan dibagikan.
“Kalau ada indikasi basi dari hasil uji organoleptik, langsung ditarik dan diganti. Sampai sekarang ada dua kasus kecil, semuanya berhasil dicegah sebelum makanan sampai ke anak,” jelas Jaelan.
Dinas Kesehatan juga mewajibkan setiap dapur menyimpan sampel makanan selama 2×24 jam dalam freezer. Langkah ini disiapkan agar sumber makanan bisa diuji laboratorium jika terjadi dugaan keracunan.
Monitoring dan Evaluasi Rutin
Afif menambahkan, Pemkab sudah membentuk tim percepatan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan OPD terkait. “Evaluasi terus dilakukan agar tidak terjadi kasus serupa dengan daerah lain,” tegasnya.
Andang menambahkan, keterbatasan tenaga dan anggaran menjadi tantangan. Namun, prosedur standar operasional (SOP) sudah disiapkan untuk menjamin makanan yang dikonsumsi siswa tetap aman.
