Wonosobo, satumenitnews.com – Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Masyarakat dan pemilih juga memegang peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu.
Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan.
Mengapa Pengawasan oleh Masyarakat Penting?
Pengawasan oleh masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang merasakan dampak langsung dari hasil pemilu. Jika pemilu berjalan dengan jujur dan adil, maka pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan komitmen untuk memajukan daerah.
Sebaliknya, jika kecurangan terjadi, masyarakatlah yang akan merugi karena pemimpin yang terpilih mungkin tidak merepresentasikan kepentingan publik.
Ketua Bawaslu Wonosobo, Sarwanto Prihadi, dalam wawancara menyampaikan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendeteksi potensi kecurangan, terutama dalam hal validasi data pemilih dan praktik politik uang yang sering terjadi di lapangan,” ungkap Sarwanto, Rabu (18/09/2024) Hotel Front One Wonosobo.
Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan mulai dari memantau proses pemutakhiran data pemilih, mengawasi jalannya kampanye, hingga memastikan tidak ada politik uang atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memenangkan calon tertentu.
Mengawasi Validasi Data Pemilih
Salah satu isu yang sering kali menjadi celah kecurangan adalah validasi data pemilih. Masyarakat bisa berperan dengan memastikan bahwa nama mereka dan tetangga sekitar sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Jika ada pemilih yang seharusnya memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, masyarakat harus segera melaporkannya kepada penyelenggara pemilu.
Sarwanto menegaskan bahwa ada perbedaan data antara Bawaslu dan KPU terkait jumlah pemilih di Kabupaten Wonosobo, di mana terdapat selisih 15 ribu orang yang memiliki KTP namun belum masuk DPT.
“Masyarakat perlu ikut memantau proses ini agar data pemilih benar-benar valid dan tidak ada pemilih ganda atau fiktif yang digunakan untuk kecurangan,” tambahnya.
Mencegah Politik Uang dan Kampanye Hitam
Selain memantau data pemilih, masyarakat juga berperan penting dalam mencegah politik uang dan kampanye hitam.
Dalam banyak kasus, politik uang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat tertentu bukan berdasarkan program kerjanya, melainkan karena iming-iming uang atau barang.
Ini adalah bentuk kecurangan yang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat jangka panjang.
Untuk itu, masyarakat perlu menolak segala bentuk tawaran politik uang dan melaporkannya kepada Bawaslu atau pihak berwenang jika mengetahui ada praktik tersebut.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut aktif dalam mengawasi pemilu, terutama dalam hal politik uang. Pemilu adalah kesempatan untuk menentukan masa depan, jadi jangan sampai dijual hanya demi uang,” tegas Sarwanto.
Kampanye hitam juga menjadi ancaman serius.
Masyarakat harus waspada terhadap informasi yang beredar, terutama di media sosial. Banyak berita palsu (hoaks) atau informasi yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan kredibilitas kandidat tertentu.
Masyarakat perlu cerdas dalam memilah informasi dan tidak terpengaruh oleh kampanye hitam yang dapat mencederai proses demokrasi.
Pentingnya Edukasi Pemilih
Untuk meningkatkan pengawasan, masyarakat juga perlu dibekali dengan edukasi yang memadai mengenai proses pemilu. Pemilih yang cerdas adalah mereka yang memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja calon, bukan karena janji-janji manis atau pemberian materi.
Bawaslu bersama KPU dan organisasi masyarakat sipil harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi langsung maupun kampanye di media massa dan media sosial.
Edukasi yang baik akan membuat masyarakat lebih kritis dan lebih berani melaporkan kecurangan yang mereka temui di lapangan.
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pada hari pemilihan, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Mereka dapat memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung tanpa gangguan, mulai dari distribusi surat suara hingga proses penghitungan di TPS.
Selain itu, masyarakat juga dapat terlibat sebagai saksi di TPS atas nama calon atau partai politik yang berkompetisi.
Dengan adanya saksi dari masyarakat, transparansi proses pemilihan dapat lebih terjaga, sehingga jika terjadi kecurangan atau penyimpangan, hal tersebut dapat segera dilaporkan.
Kesimpulan: Masyarakat Sebagai Garda Terdepan Demokrasi
Peran masyarakat dalam mengawasi pemilu tidak bisa dianggap remeh.
Sebagai pemilih, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan jujur. Masyarakat yang aktif terlibat dalam pengawasan pemilu dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan, mulai dari validasi data pemilih hingga penghitungan suara.
Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mampu memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat.
Sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi, masyarakat harus terus bersikap kritis, waspada, dan berani melaporkan kecurangan demi terciptanya pemilu yang bersih.