Wonosobo, satumenitnews.com – Kontroversi seputar pergantian kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Wonosobo terus berlanjut.
Pengurus lama secara terbuka mempertanyakan keabsahan keanggotaan sejumlah pengurus baru yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
Mereka menduga bahwa beberapa pengurus baru tersebut bukan lagi kader PAN, bahkan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sah.
H. Iswo Prayogo, Ketua Majelis Penasehat Partai Daerah (MPP) PAN Wonosobo, menegaskan bahwa ada kejanggalan dalam struktur kepengurusan baru yang diumumkan oleh DPP.
“Kami menemukan bahwa beberapa nama dalam kepengurusan baru ini tidak lagi memiliki KTA PAN yang valid. Bahkan, ada di antara mereka yang sudah bergabung dengan partai lain, dan secara otomatis keanggotaan di PAN seharusnya gugur. Bagaimana mungkin mereka masih bisa diangkat sebagai pengurus di PAN?” ungkapnya.
Dalam investigasi yang dilakukan oleh pengurus lama, ditemukan bahwa setidaknya empat orang yang masuk dalam struktur pengurus baru tidak memiliki KTA PAN yang sah.
Salah satu di antaranya bahkan diketahui sudah menjadi Ketua Umum partai lain, sementara dua lainnya sudah tidak aktif di PAN dan tidak memperpanjang KTA mereka sejak beberapa tahun terakhir.
“Keanggotaan mereka di PAN sudah tidak aktif. Kami memeriksa langsung keanggotaan mereka melalui KTA, dan ternyata KTA mereka tidak diperpanjang atau bahkan sudah dicabut. Ini jelas tidak sah dan sangat merusak kredibilitas partai,” jelas Ony Feriyanto, Wakil Ketua DPD PAN Wonosobo.
Proses Penunjukan yang Dipertanyakan
Selain masalah keanggotaan, pengurus lama juga mempertanyakan proses penunjukan Sidqi Ferin Diana sebagai Ketua DPD yang baru.
Ony Feriyanto menegaskan bahwa penunjukan tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah atau koordinasi dengan pengurus harian, DPC, maupun ranting.
Ia menilai bahwa proses ini tidak sesuai dengan AD/ART partai yang seharusnya mengutamakan prinsip demokrasi dan transparansi.
“Kami tidak diajak bicara sama sekali terkait penunjukan ini. Prosesnya tidak transparan dan tidak sesuai dengan mekanisme partai. Bagaimana bisa DPP mengeluarkan SK penunjukan tanpa verifikasi keanggotaan yang sah? Ini adalah bentuk arogansi yang tidak bisa kami terima,” tegas Ony.
Keabsahan Rekomendasi Sidqi Ferin Diana Dipertanyakan
Selain keanggotaan, pengurus lama juga mempertanyakan keabsahan rekomendasi yang diberikan DPP kepada Sidqi Ferin Diana untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Wonosobo.
Menurut mereka, Sidqi tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan PAN di Wonosobo, dan keputusan tersebut tidak mencerminkan aspirasi kader maupun masyarakat di daerah.
“Saudara Sidqi ini tidak dikenal oleh para kader di Wonosobo. Tidak ada komunikasi, tidak ada dukungan yang nyata. Rekomendasi ini kami pertanyakan, apakah benar-benar mewakili kehendak para kader dan pengurus di Wonosobo?” ungkap Mubarid, Wakil Ketua DPD PAN Wonosobo.
Aksi Protes Melalui Penyegelan Kantor
Sebagai bentuk protes atas keputusan DPP, pengurus lama melakukan penyegelan kantor DPD PAN Wonosobo.
Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penggunaan kantor oleh pengurus yang dianggap tidak sah.
Mereka menegaskan bahwa penyegelan ini adalah tindakan sah untuk menjaga integritas partai di tingkat daerah.
“Penyegelan kantor ini adalah cara kami untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pengurus lama yang sah bertanggung jawab untuk menjaga aset partai dari penggunaan yang tidak sesuai aturan,” kata Suyarto, salah satu Wakil Ketua DPD PAN Wonosobo.
Polemik pergantian kepengurusan DPD PAN Wonosobo semakin memanas dengan adanya pertanyaan terkait keabsahan keanggotaan sejumlah pengurus baru berdasarkan KTA mereka.
Pengurus lama menilai bahwa keputusan DPP diambil tanpa proses musyawarah dan melibatkan nama-nama yang tidak lagi menjadi bagian dari PAN.
Mereka menuntut agar DPP segera mengevaluasi keputusan tersebut dan mengembalikan kepengurusan PAN Wonosobo kepada kader yang sah dan berkomitmen terhadap partai.
Sementara ketua DPD PAN dalam pengurusan baru, Sidqi Ferin Diana saat beberapa kali dihubungi belum mau ber-statement apapun terkait permasalahan internal partainya yang mencuat ke publik.
Sedangkan beberapa orang yang namanya dimasukkan pengurus baru meski telah pindah partai mengatakan tidak mengetahui apapun saat dikonfirmasi.