Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan embung di kawasan hutan.
Kesepakatan ini ditandatangani pada Selasa, 17 September 2024, di Pendopo Kabupaten Wonosobo.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan cadangan air dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah yang kerap mengalami kekeringan.
Sinergi Pengelolaan Air dan Ketahanan Pangan
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menekankan bahwa pembangunan embung ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Afif menyampaikan bahwa pertanian menjadi sektor utama yang sangat bergantung pada ketersediaan air, khususnya di daerah pegunungan seperti Wonosobo.
“Pembangunan embung ini bukan hanya soal peningkatan irigasi untuk pertanian, tetapi juga bagian dari strategi pelestarian lingkungan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan,” kata Afif.
Ia berharap, kolaborasi ini akan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Dukungan BBWS Serayu OPAK
Perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu OPAK, Fena Rahayu Suryaputra, turut memberikan pandangannya.
Fena menyatakan bahwa proyek embung ini sejalan dengan program pemerintah dalam pengendalian deforestasi dan mitigasi bencana alam seperti banjir dan longsor di wilayah Wonosobo.
BBWS Serayu OPAK berkomitmen mendukung pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan.
“Pembangunan embung ini ditargetkan selesai pada Desember 2024 sesuai arahan Bupati, untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah melakukan kajian kesiapan lahan, kami menilai lokasi ini layak untuk segera dibangun,” ujar Fena.
Menurut Fena, embung ini juga diharapkan menjadi destinasi wisata baru yang dapat mendukung perekonomian lokal, selain sebagai sumber air irigasi.
Detail Proyek dan Pendanaan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Wonosobo, Nurudin Ardiyanto, menambahkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan embung telah diatur secara khusus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Embung ini akan dibangun di Desa Dieng, dengan total luas area sekitar 3,8 hektare. Dari luas tersebut, 5.000 meter persegi merupakan tanah milik pemerintah daerah, sementara 3,2 hektare adalah kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian LHK.
“Pembangunan embung ini didanai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan total anggaran sekitar Rp 17 miliar. Tanah seluas 3,2 hektare yang berasal dari Kementerian LHK akan dimanfaatkan untuk infrastruktur embung ini,” jelas Nurudin.
Nurudin juga berharap, embung ini tidak hanya bermanfaat untuk irigasi dan cadangan air, tetapi juga dapat menjadi wahana edukasi untuk konservasi sumber daya air di Serayu.
“Kami sedang menyusun skema pengelolaan bersama ahli dari Universitas Harvard Mandiri (UHM) agar proyek ini tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan kami adalah menciptakan manfaat ganda, yaitu untuk kebutuhan manusia sekaligus untuk pelestarian alam,” tegas Nurudin.
Embung Sebagai Solusi Jangka Panjang
Pembangunan embung di kawasan hutan ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kekeringan di Wonosobo.
Selain untuk cadangan air, embung ini juga akan mendukung upaya konservasi lingkungan serta pengembangan destinasi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal.